KCN Siapkan Skema Kompensasi bagi Nelayan Terdampak Tanggul Beton, Fokus Pemberdayaan Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama (Dirut) PT Karya Citra Nusantara (KCN) Widodo Setiadi, mengatakan pihaknya tengah menyiapkan skema kompensasi bagi nelayan di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, yang terdampak pembangunan tanggul beton di kawasan tersebut.

Menurut Widodo, kompensasi direncanakan berlangsung hingga 2027 dengan konsep pemberdayaan ekonomi.

Ia menjelaskan, salah satu bentuk kontribusi dari KCN yang sudah berjalan adalah pemberian beasiswa kepada anak-anak nelayan Cilincing. Beasiswa tersebut diarahkan ke Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) maupun Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan syarat prestasi akademik tertentu.

“Lalu saya, syaratkan kalau dia sudah lulus, saya pasti kasih kerjaan jadi pelaut dan lain-lain. Tapi dia wajib membiayain satu lagi anak didik. Jadi ini berputar. Itu yang saya syaratkan,” kata Widodo dalam konferensi pers di kawasan PT Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (12/9/2025).

Selain beasiswa, KCN juga menyalurkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR di bidang kesehatan. Perusahaan menggandeng RS Koja dan RS Cilincing serta membangun rumah autis melalui dukungan cagar budaya.

“Kami juga bekerja sama dengan biro pelatihan agar warga memiliki sertifikasi sebelum masuk dunia kerja,” ujarnya.

Widodo menilai, pola kompensasi untuk nelayan tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan ikan atau uang tunai. Ia menekankan pentingnya solusi berkelanjutan yang bisa meningkatkan pendapatan dan kemandirian masyarakat pesisir.

“Kami sedang mencari cara bagaimana kompensasi untuk jangka pendek sampai 2027. Harapan saya bukan uang yang dikasih, tapi memberdayakan sehingga bisa menambah pendapatan,” katanya.

Meski demikian, lanjut dia mekanisme detail kompensasi bagi nelayan Cilincing masih dalam tahap perumusan. Widodo menyebut tengah menunggu data resmi dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI bersama Sudin terkait.

“Saya menunggu data dari Sudin dan dinas KPKP,” ucapnya.

Widodo merinci, berdasarkan data sementara, terdapat sekitar 700 nelayan dengan 1.100 kapal di Cilincing. Namun, Widodo menegaskan hanya nelayan dengan identitas dan domisili resmi Jakarta yang akan masuk dalam skema bantuan.

“Saya kemarin iseng-iseng tanya, apakah nelayan yang Di Cilincing itu KTP Jakarta? Tidak semuanya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Widodo menyebut bahwa proyek tanggul beton bukan inisiatif swasta semata. Menurutnya, ide pembangunan justru berasal dari Pemprov DKI pada masa Gubernur Sutiyoso di 2004, sebagai upaya kolaborasi dengan sektor swasta pascakrisis 1998.