Hadiri Gerakan Pangan Murah di Kendari, Mendagri Tito Soroti Pentingnya Intervensi Stok Beras untuk Tekan Inflasi

Tito menilai persoalan beras masih menjadi tantangan utama dalam pengendalian inflasi. Meski produksi nasional berada di kisaran 30 juta ton dengan cadangan sekitar empat juta ton di Bulog, ia menegaskan intervensi stok tetap harus digencarkan.

Diperbarui 27 Agustus 2025, 08:19 WIB
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • Mendagri tekankan intervensi stok beras penting untuk stabilkan harga dan kendalikan inflasi.
  • Intervensi melalui beras SPHP digencarkan, namun perlu keberlanjutan di pasar rakyat.
  • Gerakan Pangan Murah diharapkan menjaga stabilitas pangan di seluruh Sulawesi Tenggara.

Liputan6.com, Kendari - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan perlunya intervensi stok beras demi menjaga kestabilan harga sekaligus mengendalikan inflasi. Hal tersebut ia sampaikan saat membuka kegiatan Gerakan Pangan Murah di Plataran eks-MTQ Tugu Religi, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (26/8/2025).

Tito menilai persoalan beras masih menjadi tantangan utama dalam pengendalian inflasi. Meski produksi nasional berada di kisaran 30 juta ton dengan cadangan sekitar empat juta ton di Bulog, ia menegaskan intervensi stok tetap harus digencarkan.

“Nah, kemudian yang kita perlu waspada betul adalah beras,” ujarnya.

 

Data perkembangan harga di daerah menunjukkan situasi yang belum sepenuhnya stabil. Dari 514 kabupaten/kota, sebanyak 233 daerah sempat mengalami kenaikan harga beras. Intervensi yang dilakukan pemerintah berhasil menurunkan jumlah itu menjadi 191 daerah, namun belakangan kembali meningkat menjadi sekitar 193 hingga 200 daerah.

 “Artinya apa? Persoalannya, ini kita perlu genjot lagi untuk intervensi beras,” tegas Mendagri.

Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan salah satu bentuk intervensi yang tengah dilakukan pemerintah, yakni melalui beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Beras ini dikemas dalam paket kantong lima kilogram dengan harga Rp60 ribu, atau sekitar Rp12 ribu per kilogram. Harga tersebut masih berada di bawah harga acuan pemerintah sebesar Rp12.500 per kilogram, sehingga konsumen tetap dapat memperoleh beras dengan harga terjangkau.

Namun, Mendagri menekankan bahwa kebijakan ini tidak boleh berhenti pada langkah sesaat. “Ini gerakan temporer, harus ada gerakan yang lebih berkesinambungan,” jelasnya.

 

Karena itu, ia mendorong agar beras SPHP lebih banyak digelontorkan ke pasar rakyat. Menurutnya, pasar perlu dibanjiri dengan beras SPHP agar harga tetap stabil dan tidak kalah bersaing dengan beras lainnya yang cenderung naik.

Menutup sambutannya, Mendagri menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Gerakan Pangan Murah di Kendari. Ia berharap, kegiatan ini dapat menjaga stabilitas pangan di seluruh Sulawesi Tenggara, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Saya doakan dengan acara ini, insyaallah pangan bisa terkendali di seluruh, seluruh Sulawesi Tenggara, seluruh kabupaten dan kota yang ada,” tandasnya.

Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Tenggara, serta pihak terkait lainnya. 

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6