KASBI: Seharusnya Immanuel Ebenezer Jadi Penegak Keadilan Bukan Malah Peras Keringat Buruh

Liputan6.com, Jakarta- Praktik korupsi mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel menyulut emosi buruh. Pemerasan untuk penerbitan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) membuat geram, menimbulkan pertanyaan bahwa negara tidak peduli dengan pekerja.

Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno menyatakan, Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer menjadi hal yang mengejutkan publik sekaligus memprihatinkan.

“Di sisi lain KPK telah membukakan mata publik, khususnya bagi kaum buruh dan masyarakat umum, bahwa praktik kongkalikong, korupsi, kolusi dan nepotisme dalam dunia ketenagakerjaan itu nyata adanya, dan terjadi secara masif di berbagai daerah dan tingkatannya yang telah terjadi selama bertahun-tahun,” tutur Sunarno saat dihubungi Liputan6.com, Sabtu (23/8/2025).

“Sehingga kasus-kasus perselisihan ketenagakerjaan, PHK sepihak, pemotongan upah, mutasi sepihak, union busting, aksi unjuk rasa, mogok kerja dan lain-lain, selalu menghiasi cerita hari-hari kaum buruh di berbagai media massa,” sambungnya.

Sunarno mengakui, sebenarnya Noel dalam beberapa bulan menjabat sebagai Wamenaker dikenal sebagai sosok pejabat yang aktif dan menggebu-gebu menyuarakan perjuangan buruh. Bahkan terlihat galak terhadap pengusaha nakal.

Namun, dunia ketenagakerjaan adalah dunia yang keras, panas, penuh keringat dan cucuran air mata. Kementerian Ketenagakerjaan, Menaker, Wamenaker, pejabat Disnaker, mediator, Pengawas Ketenagakerjaan, DPR Komisi IX, hingga hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), harusnya menjadi penegak keadilan bagi kaum buruh.

“Bukan malah menjadi beban tambahan bagi kaum buruh dengan cara memeras keringat buruh dengan modus keabsahan sertifikasi K3 atau pun bargaining atas pelanggaran hak-hak normatif kaum buruh,” jelas dia.

Menurutnya, perselisihan hubungan industrial dalam dunia ketenagakerjaan adalah perjuangan yang panjang nan berliku, demi menguji kebenaran dan keadilan bagi kaum buruh, serta mental pejabatnya.

Dunia ketenagakerjaan sarat dengan tawar menawar, negoisasi, dan kongkalingkong. Maka bagi pejabat dan siapapun yang tidak memiliki keteguhan hati serta etika moral tinggi, perjuangan akan berakhir dengan persekongkolan yang justru membela kepentingan kapitalis hingga oligarki.

Hal itu sekaligus tamparan keras pemerintahan Prabowo-Gibran, di saat program efisiensi anggaran menjadi andalan solusi pembiayaan pembangunan nasional. Di tengah janji manis saat berpidato dalam peringatan May Day 2025.

“Kabar buruk ini sekaligus untuk pengingat para pejabat lain tentang komitmen, tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan rakyat untuk terus memperjuangkan dan mensejahterakan rakyat kecil, dan khususnya untuk membebaskan kaum buruh dari belenggu penindasan dan ketidakadilan,” kata dia.

“Kutipan penting dari pepatah lama Abraham Lincoln, ‘Jika ingin mengetahui watak seseorang, maka berilah jabatan’. Ungkapan ini mengandung makna bahwa kekuasaan atau jabatan dapat mengungkap karakter seseorang yang sebenarnya, baik dari sisi yang baik maupun dari sisi buruknya,” lanjut Sunarno.

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ikut menyayangkan, bahwa kasus tersebut telah mencederai kepercayaan buruh terhadap pemerintah dalam menjalankan mandat perlindungan pekerja, khususnya terkait program K3.

“Buruh tentu merasa kecewa dan khawatir. Bagaimana mungkin pejabat yang seharusnya melindungi hak-hak pekerja justru diduga terlibat praktik korupsi. Ini jelas meruntuhkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah dalam memastikan keselamatan kerja,” ungkap Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz saat dihubungi Liputan6.com.

Menurut Riden, keselamatan kerja bukan hanya soal aturan di atas kertas, namun menyangkut nyawa jutaan buruh di berbagai sektor industri. Jika pengelolaan program K3 dinodai praktik korupsi, maka risiko yang dihadapi pekerja semakin besar.

Pemerintah pun diminta segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk audit terbuka terhadap seluruh program K3 yang berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan.

“Kami mendesak adanya transparansi dan akuntabilitas penuh. Jangan sampai K3 hanya menjadi proyek yang rawan penyimpangan, sementara buruh terus menanggung risiko kecelakaan kerja,” terang dia.

“Keselamatan dan kesehatan kerja adalah hal yang paling mendasar bagi buruh. Kalau program K3 sampai dikorupsi, maka yang dipertaruhkan adalah nyawa pekerja di lapangan. Ini bukan main-main,” sambungnya.

Program K3 seharusnya menjadi garda terakhir untuk memastikan para buruh pulang dalam keadaan selamat setelah bekerja. Jika terjadi penyimpangan anggaran dan program di Kemenaker, artinya perlindungan buruh telah diperdagangkan.

“Buruh jadi ragu, apakah negara benar-benar hadir melindungi, atau justru membiarkan pekerja semakin rentan terhadap kecelakaan kerja,” Riden menandaskan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Immanuel Ebenezer atau Noel dan 10 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan perusahaan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada Jumat (22/8/2025) kemarin.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan, Noel menerima uang suap Rp 3 miliar dari penerbitan sertifikat K3. Bukan cuma itu, Noel juga menerima satu motor.

Praktik ini ternyata telah terjadi sejak tahun 2019. Namun KPK baru bergerak setelah menerima adanya laporan dari seseorang.

"Uang tersebut mengalir ke penyelenggara negara IEG sebesar Rp3 miliar pada Desember 2024," kata Budi.

Dari seluruh suap penerbitan sertifikat K3, KPK menaksir total uang yang diperoleh para tersangka mencapai Rp 81 miliar.

Budi mengatakan, uang suap tersebut dibelanjakan untuk kepentingan pribadi. Ada yang dibuat beli DP rumah, beli kendaraan sampai hiburan.

Budi membeberkan peran Noel dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3. Dia mengatakan, Noel mengetahui, membiarkan, bahkan meminta hasil pemerasan yang dilakukan anak buahnya.

"Dia tahu, membiarkan, bahkan meminta (hasil pemerasan)," kata Budi.

Menurut Budi, seluruh aktivitas pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 sudah sepengetahuan Immanuel Ebenezer.

"Proses yang dilakukan para tersangka bisa dikatakan sepengetahuan IEG," ucapnya.

Adapun modus pemerasan yang dilakukan anak buah Noel adalah mewajibkan buruh membayar biaya pengurusan sertifikasi K3 sebesar Rp 6 juta. Padahal, biaya pengurusan sertifikasi K3 sebetulnya hanya Rp 275 ribu.

Bila para buruh tidak membayar Rp 6 juta, maka proses pengurusan sertifikasi K3 diperlambat, dipersulit, bahkan tidak diproses.

Diketahui, biaya sertifikasi K3 yang dibebankan kepada buruh mencapai Rp 6 juta. Angka yang sangat mencengangkan. Sebab, jumlah itu dua kali lipat dari rata-rata gaji buruh.