Dasco Tanggapi Kabar Reshuffle Kabinet Pasca Immanuel Ebenezer Ditangkap KPK

Liputan6.com, Jakarta Terjaringnya Wakil Menteri Ketenegakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dalam Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) mencuat kabar soal wacana reshuffle kabinet.

Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara soal kemungkinan reshuffle kabinet tersebut.

"Kalau ini (reshuffle kabinet) lebih baik ditanya kepada Mensesneg, mungkin lebih tepat," kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Meski demikian, Politikus Gerindra ini mengingatkan, bahwa Presiden Prabowo Subianto tak akan pandang bulu, terlebih ada kabinetnya yang melakukan kasus korupsi.

"Perlu ditegaskan di sini bahwa berkali-kali Presiden Prabowo menekankan bahwa presiden tidak pandang bulu terhadap penegakan kasus-kasus korupsi," jelas dia.

Dasco pun menegaskan, Presiden Prabowo tak akan melindungi anggota kabinetnya yang terkena kasus korupsi.

"Pasti presiden tidak akan melindungi. Bila ada memang terbukti pembantu-pembantunya melakukan hal-hal perbuatan yang tidak terpuji," kata dia.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan Wakil Menteri Ketenegakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer akan diganti dari jabatannya apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Hal ini disampaikan Prasetyo menanggapi Immanuel yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Dia mengatakan pemerintah masih menunggu hasil pemeriksaan Immanuel di KPK. Adapun status hukum Immanuel akan ditetapkan KPK paling lambat 1x24 jam.

"Kita tunggu dulu tadi 1x24 jam nanti hasil dari teman-teman di KPK seperti apa. Sekali lagi kalau memang kemudian terbukti ya kita akan segera mungkin melakukan proses terhadap yang bersangkutan," jelasnya.

Terkait peluang reshuffle atau perombakan kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto usai Immanuel ditangkap KPK, Prasetyo belum bisa memastikannya. Dia menyebut kemungkinan Prabowo akan menunjuk pejabat sementara atau Ad Interim untuk jabatan Wamenaker nantinya.

"Ya bisa jadikan seperti itu (dikosongkan), tidak kemudian langsung otomatis ketika salah satu pejabat karena ini wakil ya, kecuali menteri. Kalaupun menteri juga mekanisme itu kan tidak kemudian selalu otomatis langsung hari itu juga dilakukan pergantian," tutur dia.

"Kan bisa misalnya pejabat sementara, atau mungkin penugasan khusus, mungkin ad interim, atau mekanismenya ada. Jadi pertanyaan jangan langsung kemudian apakah akan diganti, nanti kita lihat," sambung Prasetyo.

Presiden Prabowo Subianto menyayangkan salah satu anggota kabinetnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresiedenan Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Menurut dia, Prabowo sudah berkali-kali mengingatkan anggota kabinetnya untuk berhati-hati saat melakukan tugas.

"Tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa, ya (tanggapan Presiden) menyayangkan. (Presiden) Menyayangkan, di tengah sudah berkali-kali diingatkan. Ya kalau terkejut wow-nya gitu ya, enggak," kata Prasetyo.

Kendati begitu, dia menyebut Prabowo menghormati proses hukum di KPK.

Prasetyo pun menyampaikan pesan Prabowo, agar lembaga antirasuah itu melakukan proses hukum terhadap Immanuel Ebenezer terhadap kesalahannya.

"Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya," ujarnya.

Prasetyo menyampaikan Prabowo berkali-kali menyampaikan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi harus dimulai dari pejabat pemerintahan.

Tak hanya itu, kata dia, Prabowo juga kerap meminta anak buahnya terus menjaga semangat pemberantasan korupsi.

"Berkali-kali sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa salah satu program atau salah satu niatan utama kita semua ini kan adalah bekerja keras untuk memberantas tindak-tindak pidana korupsi. Yang kemudian itu tentunya harus dimulai dari para pejabat pemerintahan," katanya.