Di Hadapan Prabowo, Puan Maharani Sebut Akan Tegur Menteri yang Tak Ada Kinerja

Liputan6.com, Jakarta Ketua DPR, Puan Maharani menyatakan, pihaknya akan menegur para menteri atau pimpinan lembaga yang dinilai tidak perform dalam bekerja, termasuk tidak menunjukkan kinerja yang searah dengan kebijakan atau visi misi presiden.

Hal ini disampaikan dalam pidato pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2025–2026 yang menandai dimulainya tahun kedua masa bakti DPR periode 2024–2029.

Di mana dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran kabinetnya hadir.

"Maka, apabila terdapat pembantu Bapak Presiden yang tidak menunjukkan kinerja sebagaimana diharapkan dalam menjalankan visi dan kebijakan Presiden, maka dengan segala hormat, izinkanlah kami untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, konstitusional, tanpa menimbulkan kegaduhan dan dilandasi saling menghormati dalam rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI," kata Puan.

"Sehingga visi misi Bapak Presiden dalam Asta Cita dapat terlaksana dengan baik dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial," sambungnya.

Puan mengklaim, pengawasan DPR bukan sekadar rutinitas.

Menurut dia, pengawasan perlu dilakukan sebagai bagaian dari checks and balances dalam pemerintahan.

"Hal itu menjadi bagian dari mekanisme checks and balances yang sehat dalam demokrasi, serta pertanggungjawaban kami, DPR RI, kepada rakyat. Fungsi pengawasan DPR RI itu bukan semata rutinitas, melainkan bagian dari komitmen konstitusional. Karena kalau tidak diawasi, bisa-bisa lupa arah. Kalau tidak diingatkan, bisa-bisa jalan sendiri," kata Puan.

Puan pun menyebut perbedaan pendekatan antar rezim pemerintahan adalah sesuatu yang wajar dan bahkan dibutuhkan, selama tujuannya tidak berubah.

 "Setiap pemerintahan akan membawa pendekatan yang berbeda, dengan cara pikir, cara kerja, dan cara memimpin yang berbeda. Perbedaan itu adalah suatu kebutuhan. Situasi dan kondisi bangsa dan negara juga berubah, sehingga pendekatan pembangunan harus menjawab realitas zamannya," kata Puan.

"Satu hal yang tidak boleh berubah adalah tujuan akhirnya, yaitu rakyat harus hidup lebih layak, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat. Apapun gaya kepemimpinannya, yang dinilai adalah hasil nyata bagi rakyat," sambungnya.