Desa Awang Bangkal Barat Ditetapkan Sebagai Desa Anti Maladministrasi, 20 Desa Lain Menyusul di Kabupaten Banjar

Liputan6.com, Jakarta Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, mencatat tonggak penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Pada Kamis (31/7/2025), Desa Awang Bangkal Barat secara resmi ditetapkan sebagai Desa Anti Maladministrasi, sekaligus menandai pencanangan 20 desa lainnya di wilayah tersebut dengan status serupa.

Momentum ini ditandai melalui penandatanganan komitmen bersama antara Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin.

Dalam sambutannya, Hadi Rahman menekankan bahwa langkah ini merupakan strategi nyata dalam memperkuat kualitas pelayanan publik di desa-desa.

“Hari ini kita tetapkan desa antimaladministrasi sebagai bentuk penguatan pelayanan publik. Masih banyak laporan masyarakat terkait layanan desa, mulai dari keterlambatan, kurangnya transparansi, hingga tidak adanya standar pelayanan yang jelas,” ujar Hadi.

Ia memaparkan bahwa sepanjang awal 2024, Ombudsman RI menerima lebih dari 10.000 pengaduan masyarakat secara nasional, dengan substansi laporan desa masuk dalam 10 besar terbanyak. Hal ini menunjukkan masih lemahnya tata kelola dan koordinasi di tingkat desa.

Lebih lanjut, Hadi menekankan tiga isu utama yang sering menjadi sumber maladministrasi, yakni belum optimalnya standar pelayanan, lemahnya penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta kurangnya konektivitas antara pemerintahan desa dan instansi pemerintah di tingkat kabupaten maupun pusat.

“Kami mendukung penuh kebijakan Pemprov Kalsel ini. Berdasarkan penelusuran kami, inisiatif penetapan desa anti maladministrasi oleh pemerintah provinsi seperti ini adalah yang pertama di Indonesia,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, M. Syarifuddin, dalam pidatonya menegaskan pentingnya peningkatan pelayanan publik sebagai komitmen berkelanjutan.

“Saya, atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat kepada Desa Awang Bangkal Barat dan 20 desa lainnya di Kabupaten Banjar. Semoga penetapan ini mendorong peningkatan pelayanan yang bebas diskriminasi dan sesuai standar pelayanan prima,” ucapnya.

Ia menambahkan bahwa tantangan maladministrasi masih nyata di berbagai lapisan birokrasi, termasuk di level desa, mulai dari lambatnya layanan, pungutan liar, hingga kurangnya kejelasan informasi.

“Hari ini kita tidak hanya menetapkan desa sebagai simbol, tapi membangun gerakan kolektif untuk mewujudkan desa yang bersih, transparan, dan melayani. Desa adalah ujung tombak pelayanan publik,” ujar Syarifuddin.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan secara berkelanjutan. Program tersebut akan mencakup pelatihan untuk aparatur desa, pengawasan dana desa, serta kolaborasi erat dengan Ombudsman dan aparat penegak hukum.

Tak hanya itu, ia juga mengajak masyarakat untuk aktif berperan dalam mengawasi pelayanan publik dan tak ragu menyampaikan laporan bila menemukan kejanggalan.

“Jangan diam. Jangan takut. Perbaikan hanya bisa terjadi dengan partisipasi rakyat,” tegasnya.

Hingga saat ini, Kalimantan Selatan telah memiliki total 50 desa yang menyandang status Desa Anti Maladministrasi, termasuk 30 desa yang sebelumnya ditetapkan di beberapa kabupaten lain seperti Kotabaru dan Balangan.