Komisi IX DPR Minta BGN Cabut Izin SPPG yang Terbukti Lalai, Ingatkan Pentingnya Kualitas MBG

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mencabut izin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti lalai dan membahayakan keselamatan anak-anak dalam program pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menilai BGN tidak seharusnya hanya fokus mengejar target jumlah penerima manfaat MBG, apalagi setelah mendapatkan alokasi anggaran yang besar.

"Yang paling utama adalah kualitas dari manfaat MBG itu sendiri," kata Charles di Jakarta, Minggu.

Dia juga mengingatkan kembali hasil rapat antara Komisi IX DPR, BGN, dan BPOM beberapa waktu lalu, di mana telah disepakati bahwa BPOM harus dilibatkan secara aktif dalam pengawasan penyediaan MBG di seluruh daerah.

"Perlu diingat, kesimpulan rapat dalam komisi-komisi di DPR adalah dokumen resmi yang keputusannya mengikat," kata dia.

Menurut dia, BGN melalui seluruh SPPG yang tersebar di Indonesia harus menjamin kesehatan raga anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerima makan bergizi gratis (MBG) mencapai 20 juta orang sebelum peringatan HUT Ke-80 RI pada 17 Agustus 2025.

Di hadapan para pemimpin partai politik dan sejumlah pejabat negara di Jakarta, Rabu (23/7) malam, Presiden Prabowo menyebut dia belum lama ini menerima laporan penerima manfaat MBG sejauh ini mencapai 6,7 juta orang.

"Rencananya, akhir Agustus baru kita akan mencapai 20 juta penerima manfaat, akhir Agustus rencananya, tetapi saya minta bagaimana caranya, pikirkan, bagaimana kita bisa mempercepat, mereka laporkan Pak ternyata kita mungkin bisa mempercepat," kata Presiden Prabowo saat menghadiri acara HUT PKB di Jakarta.