Kolaborasi GEKRAFS dan Pemerintah Perkuat Ekosistem Ekonomi Kreatif

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GEKRAFS) resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.

Penandatanganan berlangsung di Hutan Kota by Plataran, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (20/7/2025).

Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk mendorong regulasi yang berpihak pada pelaku ekonomi kreatif serta memperkuat kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan nasional dan pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menegaskan pentingnya penguatan regulasi bagi pelaku ekraf demi menunjang pengembangan industri kreatif secara nasional. Ia menyebut, sektor ini akan dikembangkan berdasarkan empat indikator utama: jumlah tenaga kerja, ekspor, investasi, dan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Regulasi yang berpihak kepada pelaku ekonomi kreatif sangat diperlukan demi mencapai visi Indonesia Emas 2045 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Riefky.

Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada GEKRAFS yang dinilai telah memainkan peran penting dalam penguatan sektor kreatif. “GEKRAFS kini telah hadir di 38 provinsi, 250 kabupaten/kota, dan memiliki perwakilan di enam negara. Dengan 38.000 anggota, GEKRAFS telah aktif memperluas literasi ekraf, menciptakan ruang usaha, dan melestarikan budaya lokal melalui produk kreatif,” kata Riefky.

Ketua Umum GEKRAFS, Kawendra Lukistian, menyambut positif kolaborasi dengan pemerintah. Ia menekankan bahwa sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

“Kami meyakini bahwa ekonomi kreatif adalah masa depan Indonesia. Visi GEKRAFS adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban ekonomi kreatif dunia. Untuk mencapainya dibutuhkan sinergi kolaboratif, adaptif, dan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan,” ujar Kawendra.

Ia menambahkan, gotong royong antara komunitas, pemerintah, dan pelaku industri menjadi kunci agar sektor ekonomi kreatif dapat tumbuh inklusif dan mendunia.

Ketua DPP GEKRAFS Bidang Kerja Sama, Amin Ahlun Nazar, menambahkan bahwa proses panjang membangun jaringan organisasi tidak mudah dan tak bisa diulang dalam waktu singkat. Karena itu, penandatanganan MoU menjadi momen strategis dalam memperkuat posisi GEKRAFS dalam pengambilan kebijakan.

“Kesepakatan ini menjadi momentum agar semua potensi ekonomi kreatif bisa diserap maksimal, dijadikan dasar kebijakan, dan benar-benar dirasakan dampaknya di masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan komitmen GEKRAFS untuk mendukung pelaku ekraf hingga ke akar rumput. “Ketua Umum kami adalah sosok yang lahir dari ekosistem ini. Jadi beliau memahami langsung tantangan pelaku ekonomi kreatif di daerah,” tegas Amin.

Sebelumnya, GEKRAFS menggelar Rembuk Kreatif Nasional yang mencakup Kongres I GEKRAFS dan Festival Ekraf “Svarafest” pada 18–20 Juli 2025. Acara tersebut menjadi ajang konsolidasi dan selebrasi pelaku kreatif dari berbagai daerah.

Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Dewan Penasehat GEKRAFS, Sufmi Dasco Ahmad, juga menyampaikan harapannya atas keberlanjutan organisasi. “Saya tunggu undangannya pada Kongres kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita harapkan organisasi ini terus berkembang dan menyumbangkan kejayaan bagi bangsa dan negara,” katanya.

Melalui penandatanganan MoU ini, GEKRAFS dan Kemenparekraf menegaskan komitmennya untuk membangun regulasi yang inklusif dan berpihak pada pelaku kreatif nasional.