Kapal Tenggelam di Selat Bali, DPR Dorong Audit Menyeluruh Sistem Keselamatan Pelayaran

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Ia pun mendesak dilakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan pelayaran dan keselamatan penumpang, mengingat kejadian tersebut adalah insiden ketiga dalam kurun waktu kurang dari dua pekan.

“Saya berharap evakuasi dapat dilakukan dengan optimal sehingga semua korban dapat segera ditemukan,” kata Irine dalam keterangannya, Jumat (4/7/2025).

Irine pun menyoroti peristiwa kapal tenggelam di Selat Bali yang sudah terjadi beberapa kali dalam waktu dekat.

“Ini bukan sekedar insiden tunggal, tetapi sinyal sistemik dari buruknya manajemen keselamatan pelayaran kita. Dalam 11 hari, tiga kecelakaan kapal terjadi di lintasan yang sama,” jelasnya.

“Ada yang sangat keliru dalam sistem kita, entah itu dari sisi teknis, pemuatan, cuaca, atau bahkan kelonggaran pengawasan,” lanjut Irine.

Seperti diketahui, KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam pada Rabu malam (2/7) dengan membawa 53 penumpang, 12 kru, dan 22 kendaraan. Enam orang dinyatakan meninggal dunia, sementara sebanyak 30 orang dilaporkan belum ditemukan.

KMP Tunu Pratama Jaya diduga tenggelam karena mengalami kebocoran saat berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Dalam dua pekan terakhir, Selat Bali kembali menjadi pusat perhatian nasional akibat serentetan kecelakaan kapal penumpang yang terjadi hanya dalam rentang waktu 11 hari.

“Tiga kecelakaan beruntun di jalur vital penyeberangan Jawa-Bali ini harus menjadi peringatan keras betapa pentingnya pembenahan sistem keselamatan pelayaran kita,” tegas Irine.

Selain itu menurut Irine, salah satu persoalan krusial yang kerap luput dievaluasi secara serius adalah ketidaktepatan data manifest dan simpang siurnya informasi saat kapal berlayar, yang berpotensi memicu risiko keselamatan.

"Saat sistem manifest penumpang dan muatan tidak akurat, operator bisa saja mengabaikan batas muatan aman, dan pada titik tertentu itu memicu bencana," tuturnya.