4 IUP Dicabut, Prabowo Dinilai Dengarkan Aspirasi Rakyat untuk Raja Ampat

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) 2013–2015 Arief Rosyid Hasan mengapresiasi langkah diambil Presiden Prabowo Subianto dengan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dia menilai, hal itu sebagai langkah cepat dalam merespons isu yang tengah menjadi perhatian publik tersebut.

“Ini kan artinya Pak Prabowo mendengar aspirasi masyarakat. Begitu isu ini ramai diperbincangkan bahkan Menteri ESDM Pak Bahlil langsung turun ke lapangan untuk melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi disana. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut,” kata Arief saat dihubungiawak media, seperti dikutip Selasa (10/6/2025).

Arief menyatakan, pencabutan IUP tersebut merupakan keputusan tepat. Sebab empat perusahaan tambang tersebut terbukti melakukan pelanggaran lingkungan berdasarkan laporan dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.

“Empat tambang yang dicabut izinnya berlokasi di dalam geopark atau kawasan wisata Raja Ampat, jadi sudah benar dicabut izinnya karena harus melindungi kelestarian biota laut dan kawasan konservasi dengan kenakeragaman hayati yang tinggi,” ucap Arief.

Arief juga mengapresiasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang hadir di tengah masyarakat, khususnya dalam polemiktambang di Raja Ampat. Dia menilai, Bahlil bisa dengan cepat merespons perintah Prabowo untuk segera menyelesaikan permasalahan, terutama berkaitan energi dan sumber daya mineral.

“Kehadiran Pak Bahlil juga merupakan bukti kehadiran pemerintah dalam menyikapi persoalan secara konkret, bukan sekadar dari balik meja sehingga menurut saya target Pak Prabowo terkait swasembada energi dalam Asta Cita pasti akan terealisasi oleh Pak Bahlil dengan kerja kerasnya,” yakin Arief.

Soal PT Gag Nikel yang merupakan anak usaha BUMN Antam, diketahui tidak ikut dicabut izinnya dan tetap beroperasi di Raja Ampat. Arief berharap, hal itu akan memberi daya ungkit ekonomi untuk warga sekitar.

“Paling penting keberpihakan kepada masyarakat di sana, terlebih dalam konteks pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Tanah Papua,” Arief menandasi.