Pramono Cari Cara Selamatkan Industri Hotel dan Resto di Jakarta dari Ancaman PHK Massal

Liputan6.com, Jakarta - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengaku khawatir terhadap kondisi industri hotel dan restoran di Jakarta yang menunjukkan tren penurunan tingkat hunian. Terutama, pada triwulan pertama tahun 2025.

Berdasarkan hasil survei terbaru yang dilakukan Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Daerah Khusus Jakarta (BPD PHRI DK Jakarta) pada April 2025 terhadap anggotanya, ditemukan bahwa 96,7% hotel melaporkan terjadinya penurunan tingkat hunian.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku tengah berusaha semaksimal mungkin untuk berkomunikasi dengan PHRI agar ancaman PHK massal tidak terjadi. Caranya, dengan memperbanyak acara di Jakarta.

"Kenapa itu kami lakukan? Kami memperbanyak event kalau teman-teman pelajari event di Jakarta sekarang ini kan banyak banget, mulai dari lari, bulan ini aja ada 3 atau 4 lari kemudian event-event musik yang dulu belum ada seperti Soundfest tiba-tiba ada, kemudian kalau Java Jazz kan ada. Nah dengan perbanyakan event ini membuat perhotelan bisa bertahan," kata Pramono di Jakarta Utara, Senin (2/6/2025).

Pramono memastikan, pemerintah provinsi tidak sendiri karena pemerintah pusat diyakini juga tengah mengatur strategi dalam menghadapi situasi yang dialami industri perhotelan.

"Tetapi saya yakin, saya melihat sekarang ini apalagi di Pemerintah Pusat sudah ada langkah-langkah untuk mengurangi pengetatan ini, apalagi kalau kita lihat bahwa bulan April ini kan sudah mulai surplus, artinya memang ada langkah-langkah itu dan kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu," Pramono menandasi.

Sebagai informasi, mengutip keterangan tertulis dari BPD PHRI DK Jakarta, mereka mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat merespons secara cepat dan tepat terhadap berbagai permasalahan yang terjadi.

"Industri hotel dan restoran tidak hanya berperan penting dalam perekonomian, tetapi juga menjadi wajah pariwisata Jakarta di mata nasional maupun internasional," tulis BPD PHRI DK Jakarta.

Berikut usulan yang disarankan BPD PHRI DK Jakarta untuk pemerintah:

1) pelonggaran kebijakan anggaran pemerintah untuk perjalanan dinas dan kegiatan rapat,

2) peningkatan promosi pariwisata yang lebih terarah dan berkesinambungan,

3) penertiban akomodasi ilegal yang merusak pasar dan tidak memiliki izin resmi,

4) peninjauan kembali terhadap kebijakan tarif air, harga gas industri, dan UMP sektoral, serta

5) penyederhanaan proses perizinan dan sertifikasi, termasuk mengintegrasikan sistem antar instansi agar lebih efisien dan transparan.