Tuding PDIP di Balik Isu Judol, Puan Maharani Desak Budi Arie untuk Berikan Klarifikasi

Liputan6.com, Jakarta Puan Maharani tak tinggal diam setelah mendengar tudingan Menteri Budi Arie soal keterlibatan PDIP dalam isu judi online. Ia menegaskan agar Budi Arie tak asal bicara, dan meminta klarifikasi resmi untuk menghindari kesalahpahaman yang bisa berujung fitnah.

"Untuk menghindari fitnah, Pak Menteri tolong klarifikasi. Jangan kemudian bicara sembarangan, tolong diklarifikasi," tegas Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Pernyataan ini usai beredarnya rekaman suara diduga Budi Arie berkomunikasi dengan jurnalis, yang menyebut framing dirinya mendapat komisi dari aktivitas judi online dilakukan oleh PDIP dan Menko Polhukam Budi Gunawan (BG).

Dalam sidang kasus judol dengan terdakwa Zulkarnaen Apriliantony, nama Budi Arie juga disebut mengetahui pemblokiran situs judol saat memimpin Kementerian Kominfo, serta mendapat jatah komisi 50 persen untuk pengamanan aktivitas judol.

Puan enggan berspekulasi soal motif tudingan tersebut, namun menegaskan pentingnya klarifikasi. "Jangan berspekulasi, tapi tolong klarifikasi," tegas Puan.

Tudingan Budi Arie memicu kemarahan kader PDIP. Dalam rapat Komisi VI DPR, sejumlah anggota Fraksi PDIP mengecamnya dan meminta Budi Arie meminta maaf dalam 1x24 jam. Bahkan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut tersinggung dengan ucapan Budi Arie. Sejumlah kader juga mengaku tersakiti dan melaporkan Ketua Umum Projo itu ke Polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Terkait hal ini, Puan mempersilakan langkah yang diambil para kader. Ia menilai laporan polisi guna menghindari adanya fitnah.

"Ya silakan saja untuk bisa menghindari fitnah dan menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Karena menyebutkan satu nama atau satu lembaga tanpa bukti ya tentu saja pasti ada pihak-pihak yang kemudian tersakiti," papar Puan.

Untuk itu, Puan kembali meminta agar Budi Arie memberikan klarifikasi atas ucapannya yang menuding PDIP sebagai dalang penyebaran isu judi online. "Jadi sebaiknya Pak Menteri klarifikasi terkait hal tersebut," tutupnya.