Imbau Ubah Sertifikat Tanah Jadi Digital, Nusron Wahid: Keamanan Sibernya Dipastikan Aman

Menteri ATR BPN menegaskan bahwa digitalisasi sertifikat tanah merupakan suatu keniscayaan di era modern. Dia mengklaim, digitalisasi sertifikat tanah ini dapat mencegah tumpang tindih kepemilikan lahan.

Diperbarui 27 Mei 2025, 10:44 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan pentingnya penerapan sertifikat tanah digital dalam sistem pertanahan nasional.

Menurutnya, digitalisasi sertifikat tanah adalah suatu keniscayaan di era modern. Karena itu, dia mengimbau masyarakat untuk mengubah sertifikat tanahnya menjadi digital.

Sertifikat digital itu adalah necessary conditionsunatulloh, keharusan,” ujar Nusron di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa), Senin (26/5/2025) kemarin.

Dia menuturkan, digitalisasi ini bertujuan untuk mempermudah akses serta meningkatkan efisiensi pengelolaan data pertanahan. Dia meyakini, dengan sistem digital, maka tumpang tindih kepemilikan lahan dapat dicegah.

Saat ini seluruh data Nomor Induk Bidang (NIB) telah terdigitalisasi, sehingga pengecekan status kepemilikan bisa dilakukan secara real-time

“Kalau tiba-tiba ada orang yang mengajukan baru, dicek NIB-nya, di peta langsung ketahuan tidak bisa, itu sudah ada yang punya,” kata Nusron, seperti dikutip dari Antara.

 

Nusron Jamin Keamanan Siber

Ia menambahkan bahwa digitalisasi pertanahan tidak hanya mencakup dokumen, tetapi juga data spasial seperti peta bidang tanah.

“Nomor bidang petanya itu ada semua di dalam lampiran digitalisasi itu,” ujarnya.

Terkait keamanan, Nusron memastikan bahwa sistem digital pertanahan telah dilengkapi perlindungan siber berlapis dan hingga kini belum pernah mengalami serangan.

“Keamanan sibernya dipastikan aman. Sampai hari ini belum ada serangan,” katanya.

Ia pun optimistis sistem ini akan terus aman ke depannya dan mendorong masyarakat untuk mempercayai sistem digital pertanahan yang tengah dikembangkan pemerintah.   

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6