DPR Sebut Penambahan Anggaran Parpol Bisa Turunkan Potensi Korupsi

Liputan6.com, Jakarta Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) yang juga anggota DPR RI Said Abdullah mengatakan sepakat akan usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menambah anggaran partai politik atau parpol dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Diharapkan hal ini bisa menurunkan potensi korupsi di para anggota parpol.

"Betul, setuju. Memang harus begitu kan harus untuk apa sih dana Banpol ditambah kalau dari sisi behavior tidak berubah? Kan ada yang mau disasar, ada target. Oleh karenanya memang menjadi tantangan tersendiri bagi setiap parpol untuk segera berbenah," kata Said pada awak media, Kamis (22/5/2025).

Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra yang juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai untuk menekan potensi korupsi harus dilakukan beberapa cara. Namun ia menilai menaikkan bantuan dana politik bukan satu-satunya cara. 

"Tentu saja semua ikhtiar harus dilakukan. Apa itu semua ikhtiar? Penyalahgunaan harus dihukum, tetapi sumber yang menjadi penyebab penyalahgunaan itu juga harus dicari penyebab, harus dicari solusinya. Sehingga maksud saya adalah, itu bukan satu-satunya cara untuk menekan dari potensi korupsi yang terjadi dalam tubuh kader-kader partai," kata Muzani.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menyatakan pihaknya saat ini sedang melakukan kajian potensi korupsi pada pembiayaan partai politik.

Dia mengaku, saat ini KPK membutuhkan banyak berdiskusi dengan banyak pihak terkait kajian tersebut, khususnya partai politik.

"Saat ini KPK masih dalam tahap melakukan diskusi dengan para partai politik peserta pemilu untuk mendapatkan informasi dan keterangan tentunya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, hambatan, dan juga tantangannya, tentu dalam konteks upaya pencegahan korupsi," kata Budi seperti dikutip Senin (19/5/2025).

Dia menambahkan, saat ini KPK berharap setiap parpol bisa memberikan informasinya secara lengkap sehingga diagnosa atau kajian yang dilakukan oleh KPK juga dapat menangkap permasalahan secara utuh.

"Sehingga temuan dan juga rekomendasi KPK juga bisa lebih terukur yang nantinya tentu untuk ditindaklanjuti dalam upaya perbaikan pada sistem politik dalam konteks pencegahan korupsi," harap Budi.

Budi pun merinci, lingkup diskusi yang sedang dilakukan KPK saat ini yaitu penyebab utama tingginya beban partai politik untuk biaya kontestasi. 

Kemudian, strategi apa yang dapat dilakukan partai untuk menekan biaya politik untuk mencegah pemenuhan biaya politik tinggi dengan cara ilegal. 

"Selanjutnya, KPK juga berupaya mendiskusikan bagaimana mencegah pejabat publik terpilih melakukan upaya pengembalian modal politik dengan cara ilegal, dan tentu diskusi juga dilakukan terkait dengan mitigasi adanya benturan kepentingan pejabat terpilih terhadap donatur sebagai upaya balas budi dalam pembiayaan politik," dia menandasi.