Banjir Jakarta: Sejarah, Upaya, dan Tantangan Mengatasi Bencana Tahunan

Liputan6.com, Jakarta - Banjir Jakarta, masalah klasik yang tak pernah lekang oleh waktu. Hampir setiap musim hujan tiba, Jakarta selalu dilanda banjir.  

Banjir Jakarta sejatinya bukanlah fenomena baru. Sejak abad ke-17, ketika Batavia masih menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda, kota ini sudah bergulat dengan genangan air yang kerap kali berubah menjadi bencana besar.

Letaknya yang berada di dataran rendah, dialiri banyak sungai, dan curah hujan yang tinggi membuat Jakarta rentan terhadap banjir. Upaya-upaya penanggulangan banjir telah dilakukan sejak masa kolonial, namun hasilnya seringkali tidak maksimal.

Salah satu upaya awal yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda adalah meniru sistem kanal di Amsterdam. Namun, strategi ini terbukti gagal mengatasi permasalahan banjir di Batavia. Kegagalan ini kemudian mendorong pemerintah kolonial untuk mencari solusi yang lebih efektif dan terencana.

Namun hujan ternyata bukan satu-satunya ancaman bagi Jakarta. Penurunan muka tanah juga menjadi salah satu pemicu terjadinya banjir pesisir atau rob yang terjadi setiap masuk fase bulan purnama.

Pemerintah kolonial Belanda, terinspirasi oleh sistem kanal di Amsterdam, mencoba menerapkan sistem serupa di Batavia. Mereka membangun kanal-kanal untuk mengendalikan aliran air. Namun, sistem ini tidak mampu mengatasi tingginya curah hujan dan volume air yang mengalir dari berbagai sungai di Jakarta.

Kanal-kanal yang dibangun terbukti tidak memadai untuk menampung debit air yang begitu besar, sehingga banjir tetap menjadi ancaman yang serius.

Kegagalan sistem kanal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang diterapkan pemerintah kolonial saat itu masih belum tepat. Mereka belum memahami sepenuhnya karakteristik geografis Jakarta dan belum memperhitungkan faktor-faktor lain yang berkontribusi pada terjadinya banjir.

Akibatnya, banjir besar masih sering terjadi di Batavia. Sejarah mencatat beberapa kejadian banjir besar yang mengakibatkan kerugian besar bagi penduduk Batavia. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kanal yang diadopsi dari Amsterdam tidak cocok diterapkan di Jakarta.

Menyadari kegagalan sistem kanal, pada tahun 1918 pemerintah kolonial membentuk Komisi Teknis untuk Wilayah Kota Batavia. Komisi ini merekomendasikan pembangunan Kanal Banjir Barat sebagai solusi untuk mengatasi banjir. Kanal ini dirancang untuk mengalihkan aliran air Sungai Ciliwung langsung ke laut, sehingga mengurangi beban air yang melewati pusat kota.

Namun, proyek ambisius ini baru terwujud setelah Indonesia merdeka. Pembangunan Kanal Banjir Barat baru selesai pada tahun 1980-an. Meskipun proyek ini berhasil mengurangi risiko banjir di beberapa wilayah, namun masalah banjir di Jakarta tetap belum terselesaikan sepenuhnya.

Pembangunan Kanal Banjir Barat menunjukkan bahwa dibutuhkan solusi yang lebih terintegrasi dan komprehensif untuk mengatasi masalah banjir di Jakarta. Sistem drainase yang baik dan terpadu menjadi kunci utama dalam penanggulangan banjir.

Selain membangun kanal, pemerintah kolonial juga membangun beberapa waduk untuk menampung limpasan air hujan. Waduk Melati dan Waduk Setiabudi adalah contoh waduk yang dibangun pada masa itu. Namun, kapasitas waduk-waduk ini terbatas dan tidak mampu mengatasi banjir besar yang terjadi di Jakarta.

Seiring dengan perkembangan kota, upaya penanggulangan banjir terus dilakukan. Namun, tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan pembangunan yang tidak terencana semakin memperparah masalah banjir di Jakarta.

Saat ini, berbagai upaya terus dilakukan untuk mengatasi banjir Jakarta. Pembangunan infrastruktur, seperti normalisasi sungai, pembangunan tanggul, dan peningkatan kapasitas pompa air, terus dilakukan. Namun, diperlukan juga kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah terjadinya banjir.

Banjir Jakarta merupakan masalah yang kompleks dan membutuhkan solusi terpadu. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat harus berperan aktif dalam upaya penanggulangan banjir. Dengan kerjasama dan komitmen bersama, diharapkan masalah banjir di Jakarta dapat diatasi secara efektif dan berkelanjutan.

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, pihaknya terus menyiagakan tim untuk mengantisipasi banjir yang terjadi di wilayahnya, baik akibat rob maupun hujan.

Pihaknya juga akan meninggikan tanggul di pesisir utara Jakarta untuk menghalau bajir rob yang kerap terjadi setiap bulan purnama. Menurut dia, ukuran tanggul utamanya akan dibuat setinggi 2,5 meter sehingga diharapkan mampu mengurangi dampak banjir rob.

“Itu mudah-mudahan akan mengurangi banjir rob. Saya dan Bang Doel (Rano Karno) sudah ngalami banjir kiriman sudah pernah, banjir rob ya Alhamdulillah bisa kita tangani,” kata Pramono usai berkunjung ke Rumah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat pada Senin 31 Maret 2025 lalu.

Dia meyakini, jika masalah banjir dari pelbagai sumber bisa selesai, maka bukan tidak mungkin kelak Jakarta bisa bebas banjir. “Jakarta satu hari nanti sudah enggak ada (banjir), sudah selesai," ujarnya.

Tapi memang infrastruktur Jakarta harus dilakukan perbaikan. Sehingga dengan demikian setelah lebaran ini saya dan Bang Doel normalisasi Ciliwung itu akan kita lanjutkan,” harap dia.

“Karena normalisasi Ciliwung itu 40 persen dari konstribusi banjir di Jakarta,” imbuhnya menandasi.