Aliansi Buruh Gelar May Day, Lalu Lintas di Depan Gedung DPR Lancar

Liputan6.com, Jakarta - Berbeda dengan serikat buruh lain yang merayakan May Day di Monas, Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) dan serikat buruh lain menggelar aksi Hari Buruh di depan Gedung DPR RI pada hari ini, Kamis (1/5/2025).

Pantauan Liputan6.com, massa buruh sudah memadati depan DPR sejak pukul 11:00 WIB, mulanya masa berkumpul Senayan Park sebelum massa bergerak ke depan Gedung DPR.

Secara bergantian pentolan massa aksi dari masing-masing serikat menyampaikan orasi. “Sahkan RUU PPRT, tolak UU TNI-Polri,” demikian teriak salah satu orator.

Sayangnya, Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir di May Day di DPR. Begitu pula anggota Dewan yang lain. Puan diketahui berada di Monas merayakan May Day bersama serikat buruh dan pemerintah.

Lalu lintas di depan DPR tetap lancar dan tidak ada penutupan jalan meski ada aksi berlangsung.

Adapun ribuan massa yang mengikuti aksi tersebut di antaranya Serikat Buruh, Serikat Petani, Serikat Nelayan, Organisasi Mahasiswa, Organisasi Perempuan, Organisasi Lingkungan, Organisasi Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat Miskin Perkotaan, Organisasi Bantuan Hukum/HAM, Organisasi, Organisasi Jurnalis, Organisasi Tenaga Medis/Kesehatan, Organisasi Kesenian, Jaringan Kaum Muda, hingga Jaringan Kelompok Masyarakat Sipil lainnya.

Berikut beberapa tuntutan yang akan dibawa aliansi buruh di DPR:

1. Cabut UU Cipta Kerja beserta PP turunannya, Lawan badai PHK, sahkan RUU Ketenagakerjaan Pro Buruh, dan berikan kepastian dan jaminan kerja yang layak bagi kaum buruh;
2. Sahkan RUU PRT sekarang juga, Berikan Jaminan hukum bagi pekerja rumah tangga, Hapuskan hubungan kemitraan, pengakuan status pekerja bagi pengemudi ojol, taksi online dan kurir, jamin dan lindungi pekerja medis dan kesehatan, pekerja perikanan, dan kelautan, pekerja perkebunan dan pertanian, pertambangan dan buruh migrant.
3. Hentikan penggusuran pemukiman dan tanah-tanah rakyat, Jalankan reforma agraria sejati: berikan tanah dan teknologi pertanian bagi petani kecil;
4. Hentikan Proyek-Proyek PSN yang melakukan pengrusakan terhadap lingkungan, Sahkan RUU Masyarakat demi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan Masyarakat Adat di seluruh penjuru negeri;
5. Cabut UU TNI, Tolak Militer Masuk Kampus, Pabrik dan Desa, Tolak Militer Campur Tangan Urusan Sipil, Kembalikan Militer Ke Barak.