Eks Direktur WHO Ungkap Tiga Faktor Penghambat Penurunan Prevalensi Merokok di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Strategi pengurangan risiko tembakau atau tobacco harm reduction (THR) dinilai memiliki pengaruh besar dalam membantu perokok aktif menghentikan kebiasaannya.

Pendekatan ini mengandalkan pemanfaatan produk alternatif yang dinilai lebih rendah risiko karena tidak melalui proses pembakaran, seperti rokok elektronik, produk tembakau yang dipanaskan, dan kantong nikotin.

Namun demikian, implementasi strategi ini masih menghadapi berbagai tantangan. Hal itu berdampak pada lambatnya penurunan prevalensi merokok di Indonesia dan sejumlah negara lainnya.

Mantan Direktur Penelitian, Kebijakan, dan Kerja Sama di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Prof. Tikki Pangestu, mengungkapkan bahwa kendati banyak bukti ilmiah menunjukkan manfaat produk tembakau alternatif dalam mengurangi risiko kesehatan, pendekatan tersebut belum diadopsi secara luas, bahkan kerap diabaikan oleh para pembuat kebijakan, termasuk WHO.

"Produk tembakau alternatif ini tidak digunakan secara luas untuk mengatasi epidemi merokok yang sedang terjadi di berbagai belahan dunia. Hal itu benar-benar memengaruhi saya sebagai seorang ilmuwan. Mengapa para pembuat kebijakan, WHO, mengabaikan begitu saja bukti yang saya yakini sangat kuat bahwa produk ini benar-benar dapat menyelamatkan nyawa,” ujar Prof. Tikki dalam pernyataannya, Senin (14/4/2025).

Menurutnya, terdapat tiga faktor utama yang menghambat penerapan pengurangan risiko tembakau, yang pada akhirnya berdampak pada stagnasi penurunan jumlah perokok.

Pertama, kuatnya lobi kelompok antitembakau yang memiliki sumber daya dan pendanaan besar. Kelompok ini secara tegas menolak pendekatan pengurangan risiko dan lebih mengedepankan kebijakan pelarangan, tanpa membuka ruang terhadap upaya melindungi kesehatan perokok yang ingin beralih ke produk yang lebih aman.

Kedua, posisi WHO yang menolak pendekatan pengurangan risiko juga turut memengaruhi negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah, termasuk Indonesia.

"Negara-negara ini kerap mengikuti arahan WHO, sehingga mereka mengalami keterbatasan dalam mengevaluasi secara objektif manfaat penggunaan produk tembakau alternatif," tambah Prof. Tikki.

Ketiga, maraknya misinformasi terkait produk tembakau alternatif. Banyak kalangan, termasuk pemerintah dan organisasi kesehatan, menolak membuka diri karena masih berpegang pada anggapan bahwa produk tersebut memiliki risiko kesehatan yang setara dengan rokok konvensional.

“Semua poin tersebut cukup sulit diatasi dan mencerminkan posisi yang hampir tidak dapat didamaikan. Kelompok pengendalian tembakau bertujuan menciptakan masyarakat bebas nikotin—bagi saya itu bersifat ideologis dan sangat tidak mungkin tercapai. Sementara itu, kami di komunitas pengurangan dampak buruk tembakau memiliki tujuan kesehatan masyarakat yang lebih pragmatis,” pungkas Prof. Tikki.