AMAN Desak Jokowi dan Ketua DPR Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang telah diajukan sejak 2009.

"Jadi, sekarang ini prosesnya (RUU) sudah ada di meja pimpinan DPR (Puan Maharani). Seharusnya di sisa masa kerja anggota DPR periode 2019-2024 ini bisa mengesahkan RUU tersebut," kata Rukka di sela-sela sidang gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Pulogebang, Jakarta Timur, Kamis (14/3/2024). 

Menurut dia, RUU Masyarakat Adat sangat diperlukan agar ada payung hukum yang jelas dan negara dapat mengakui dan melindungi Masyarakat Adat.

"Ketiadaan payung hukum yang mengakui dan melindungi Masyarakat Adat, telah berdampak buruk bagi komunitas-komunitas Masyarakat Adat di seluruh Nusantara," ujarnya.

AMAN mencatat sejak tahun 2014, telah terjadi 301 kasus perampasan wilayah adat seluas 8,4 juta hektar, dan 678 Masyarakat Adat dikriminalisasi karena mempertahankan wilayah adat.

Oleh karena itu, Rukka berharap pemerintah dan DPR segera membahas dan mengesahkan RUU Masyarakat Adat di sisa masa kerjanya, yakni Oktober 2024. "Kalau DPR serius mestinya bisa diselesaikan dan disahkan. Namun, persoalannya di DPR ada dua fraksi yang menolak RUU itu secara terang-terangan yakni PDIP dan Golkar," tuturnya.

Menurut dia, RUU Masyarakat Adat lahir dari tuntutan masyarakat adat di perkampungan. Mulai didiskusikan di tingkat kampung, Kongres AMAN, pertemuan masyarakat adat, masyarakat sipil dan akademisi.

"RUU Masyarakat Adat Ini paling banyak dan paling panjang dibicarakan di publik. Namun, saat ini masih tertahan di pimpinan DPR," kata Rukka.