Legislator PKB Temui Warga Kasepuhan, Pastikan Kawal RUU Masyarakat Adat

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi PKB, Ahmad Fauzi, menemui masyarakat Kasepuhan Citorek, Kabupaten Lebak, Jumat (17/7). Dalam pertemuan tersebut, masyarakat Kasepuhan menitipkan harapan besar agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat yang telah diperjuangkan selama 16 tahun dapat disahkan menjadi undang-undang.

Para tokoh adat menyampaikan bahwa hingga kini masyarakat adat di berbagai daerah masih menantikan kepastian hukum yang mengakui dan melindungi hak-hak mereka, mulai dari wilayah adat, budaya, hingga kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ahmad Fauzi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembahasan RUU Masyarakat Adat di DPR. Menurutnya, kehadiran regulasi tersebut menjadi langkah penting untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat adat di Indonesia.

Politikus PKB dari Daerah Pemilihan Banten I itu menjelaskan, penyusunan RUU tentang Masyarakat Adat didorong untuk menghadirkan kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh pihak.

Karena itu, pembahasannya tidak hanya berfokus pada perlindungan hak-hak masyarakat adat, tetapi juga diarahkan agar mampu menciptakan keseimbangan dengan kepentingan pembangunan nasional.

"RUU ini harus mampu menghadirkan perlindungan bagi masyarakat adat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Tujuannya agar pelestarian hak-hak masyarakat adat dapat berjalan seiring dengan pembangunan yang berkelanjutan," kata Ahmad Fauzi yang merupakan Anggota Komisi V tersebut.

Ia menambahkan, masyarakat adat memiliki kontribusi besar dalam menjaga kelestarian lingkungan, mempertahankan nilai-nilai budaya, serta merawat kearifan lokal yang menjadi bagian dari identitas bangsa.

Karena itu, negara perlu menghadirkan regulasi yang mampu memberikan perlindungan sekaligus kepastian hukum.