DPR RI Sebut Jakarta Masih Berstatus Ibu Kota, IKN Belum Disahkan Secara Resmi

Sebelumnya, Badan Legislatif (Baleg) DPR RI sedang menggodok Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) .

Pembahasan itu disebut bakal dipercepat, lantaran Jakarta telah kehilangan status DKI dari implikasi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Masalahnya begini RUU DKI itu dia kehilangan statusnya sejak 15 Februari kemarin. Kan itu implikasi dari Undang-Undang IKN. Nah itu kan berakhir 15 Februari. Sekarang DKI ini nggak ada statusnya. Itu yang membuat kita harus mempercepat," kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas, Selasa (5/3/2024).

Dia pun kemudian menargetkan pembahasan terkait UU DKJ itu akan rampung dalam 10 hari mendatang.

Supratman menyebut, rapat kerja pembahasan dengan pemerintah bisa dilakukan sejak dua hari ke depan.

"Kalau kita bisa lakukan raker lusa umpamanya, dalam waktu seminggu sampai 10 hari kerja harus selesai karena itu DKI sudah kehilangan status," sebutnya.

Jakarta telah kehilangan status sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) sejak 15 Februari 2024 lalu. Namun, menurut Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono, status DKI Jakarta masih Ibu Kota Indonesia selama belum ada keputusan presiden yang diterbitkan terkait perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Jadi ada ketentuan peralihan dalam UU IKN, yaitu di Pasal 39. Berdasarkan Pasal 39 UU IKN, DKI Jakarta tetap sebagai ibu kota negara sampai dengan terbitnya keppres pemindahan IKN ke Nusantara," kata Dini kepada wartawan, Kamis, (7/3/2024).

Dini mengatakan, penerbitan keppres tersebut sepenuhnya kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, IKN secara hukum akan efektif menjadi ibu kota negara menggantikan Jakarta pada saat keppres diterbitkan.

"Pada saat keppres tersebut terbit, maka otomatis DKI Jakarta berhenti menjadi ibu kota negara," ujar Dini.

Reporter: Nur Habibie/Merdeka.com