Soal Wacana Hak Angket, Jokowi: Tanyakan ke DPR

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku tidak menutup mata soal adanya wacana hak angket soal dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang digulirkan sejumlah politisi. Namun sebagai kepala negara, Jokowi enggan terlibat karena hal itu menjadi ranahnya anggota DPR.

"Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR," kata Jokowi saat ditanya awal media di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin (4/3/2024).

Hak angket awalnya mencuat dari sejumlah politisi yang menuding adanya kecurangan di Pemilu 2024.

Salah satunya dari Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy alias Romy.

Menurut Romy, salah satu perihal yang akan disuarakan dalam hak angket adalah soal meroketnya suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dia meyakini adanya ledakan suara yang tidak wajar dari suara PSI.

Berdasarkan bukti yang diklaim Romy, terdapat 19 ribu suara dari 110 TPS. Artinya, secara rata-rata ada 173 suara untuk PSI di tiap TPS.

"Kenaikan suara PSI bukan hanya tidak wajar. Melainkan juga tidak masuk akal menurut beberapa surveyor. Karena berdasasarkan perhitungan, berarti ada beberapa TPS yang suara PSI mencapai 50%,” yakin Romy melalui tulisannya di Instagram pribadinya, seperti dikutip Minggu (3/3).

Dia mengatakan, jika penyelenggara Pemilu tidak mengoreksi hal tersebut maka partainya akan mendorong hal tersebut ke dalam hak angket agar dapat diungkap dengan terang.

"Kalau ini tidak dikoreksi, PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!," tegas dia.

Namun menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, ledakan suara PSI bersumber dari kantong-kantong pemilih Jokowi yang baru terakumulasi ke sistem perhitungan real count KPU.

"Saat ini masih lebih dari 70 juta suara belum dihitung dan sebagian besar berada di basis-basis pendukung Jokowi. PSI mempunyai potensi dukungan yang kuat di basis suara tersebut," kata Grace dalam keterangan pers diterima Sabtu (2/3/2024).

Grace mengingatkan, perbedaan antara hasil quick count dengan rekapitulasi KPU juga terjadi pada partai-partai lain. Maka dari itu dia meminta semua pihak bersikap adil, proporsional dan tidak tendensius hanya terhadap PSI.

"Kita tunggu saja hasil perhitungan akhir KPU,: jelas Grace.

Sementara itu, berdasarkan pemantauan real count KPU RI melalui situs https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdpr/hitung-suara , pada Senin 4 Maret 2024, suara PSI hingga siang menyentuh angka 3,13 persen. Artinya kurang dari 1 persen lagi PSI bisa memastikan kursinya di Senayan karena berhasil melewati ambang batas Parlemen 4 persen.

Calon wakil presiden nomor urut 03 Mahfud Md memastikan hak angket akan digulirkan. Ia menyatakan hak angket baru bisa digelar saat masa sidang DPR. Diketahui saat ini DPR masih menggelar reses hingga 4 Maret mendatang.

"Sama dengan angket. Kok angket cuma gertak-gertak. Lo nunggu sidang DPR dong. Kalau nggak sidang DPR memang angket diserahkan ke mana? Ke rumahmu memangnya? Ya kan? Diserahkan ke DPR sidang, disampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan, firm, kami yakin punya bukti-bukti yang kuat," kata Mahfud di kawasan GBK Senayan, Jumat, (1/3/2024).

Ia meminta politikus tidak menyesatkan rakyat dengan menyatakan hak angket hanya wacana atau gertak sambal saja. Ia memastikan hak angket akan bergulir pada masa sidang mendatang.

"Saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tapi ikut memberikan saran tentang substansinya saya bukan orang partai nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan, nunggu sidang, jangan masyarakat disesatkan oh itu gertakan saja ndak diajukan, ndak ada," kata dia.

Bahkan, lanjut mantan Menko Polhukam itu, rencana gugatan MK dan hak angket bukan semakin melempem melainkan semakin kuat. 

"Bukan gembos, ini makin keras pompanya ini makin keras nggak gembos," sambungnya.

Sementara itu, terkait rencana ajukan hak angket dan gugatan ke MK terkait hasil pemilu serius dilakukan. 

Mahfud menyebut, pengajuan memang belum masuk ke tahapan atau jadwalnnya. Sebab, gugatan baru bisa dilakukan pasca pengumuman resmi KPU. 

"Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai tanggal 24 Maret kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret. Kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa' ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami sudah siap, TPN kami, tim hukum kami, (paslon) 3 sudah siap, sudah lengkap. Sekarang MK buka, kita daftar. Jadi jangan dibilang kok diem saja, nggak diem, memang menunggu putusan resmi KPU," ujarnya.

Ia memastikan, paslon 03 dan tim terus bersiap dan tidak berdiam diri. “Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak, baru sesudah itu, tiga hari sesudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diam, kami bergerak terus,” kata dia.