Moeldoko dan AHY Damai di Kabinet Jokowi

Usai rapat, AHY mengaku tidak ada pembicaraan khusus saat disalami oleh Moeldoko. AHY menyebut pertemuan dengan Moeldoko pada saat Sidang Kabinet Paripurna menjadi momen silaturahmi.

"Oh, enggak (ada) ngobrol. Yang penting salaman saja, menyambung silaturahmi. Ya biasa saja seperti orang bersalaman, enggak ada masalah," kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.

Saat bersalaman itu, AHY mengaku, Moeldoko tidak memberikan ucapan selamat kepada dirinya yang baru dilantik menjadi Menteri ATR/BPN. Meski begitu, AHY menegaskan tidak ada masalah. Sebab, dia ingin fokus mengikuti rapat perdana setelah resmi menjadi bagian dari kabinet Jokowi.

AHY menyatakan ingin membesar-besarkan masalah yang sudah berlalu. AHY pun siap berkoordinasi dengan Moeldoko terkait ruang lingkup kerjanya yakni, agraria dan tata ruang.

"Saya ingin menjadi bagian utuh dari pemerintahan ini. Saya tidak ingin membesar-besarkan apa yang sudah lewat. Karena kalau itu (dibesar-besarkan) berarti kita enggak maju-maju dong," ucap AHY.

"Yang jelas semua sudah kita lewati sebuah bagian dari perjalanan politik, dari perjalanan Partai Demokrat juga. Saya anggap itu sebagai sebuah hal yang berharga untuk kita jadikan lessons learned," pungkas AHY.

Senada disampaikan Moeldoko. Menurutnya, pertemuan dengan AHY merupakan bagian dari sulaturahmi. Apalagi saat ini dia dan AHY sudah menjadi satu kesatuan di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Sehingga, sudah seharusnya saling bekerja sama.

"Ini kan biasa. Namanya juga satu rekan kabinet, ini biasa," ujar Moeldoko kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Moeldoko juga menyebut interaksinya dengan AHY biasa-biasa saja. Meski pernah berkonflik di internal Partai Demokrat, Moeldoko memastikan hal tersebut tidak mengganggu hubungan kerja di kabinet Jokowi.

"Enggak ada mengganggu hubungan kerja, tetap enggak ada alasan apa pun. Kita berbicara efektivitas pemerintah," ujar Moeldoko.

Bahkan, Moeldoko akan segera mengundang AHY ke kantor Staf Presiden untuk berdiskusi.

"Nanti kalau ada rapat di KSP kita undang (AHY), enggak ada masalah," ucap Moeldoko.

Ketua DPP Partai Demokrat Benny K Harman menegaskan, salaman antara AHY dan Moeldoko tidak berarti kasus antara Demokrat dengan Moeldoko selesai.

Moeldoko yang sempat berupaya keras mengkudeta AHY dari kursi ketua umum, harus meminta maaf secara resmi kepada AHY, terutama kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Ya Moeldoko harus minta maaf sama Pak AHY, secara resmi. Pak Moeldoko harus menunjukkan sikap kenegarawanan, bahwa apa yang dia lakukan salah, dan salahnya itu bukan karena politik, tapi karena hukum," kata Benny di kawasan Palmerah, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.

Benny menilai salaman antara AHY dengan Moeldoko di Istana Negara hanya formalitas dan tidak berarti apa-apa tanpa permintaan maaf.

"Ya salaman formalitas ya, salaman tanpa makna to, tidak meaningful (tidak berarti). Kalau Moeldoko sebagai negarawan, ya (harus minta maaf)," kata Benny.

Anggota Komisi III itu menilai, agar kerja di kabinet makin mesra maka Moeldoko harus menyelesaikan dahulu masalah dengan Partai Demokrat hingga tuntas.

"Agar kebersamaan itu indah di kabinet, sebaiknya Moeldoko menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Pak SBY dan Mas AHY. Enggak perlu (bertemu langsung), minta maaf saja," pungkas Benny.

AHY dan Moeldoko memang memiliki hubungan yang tidak baik karena terlibat konflik di Partai Demokrat. Pada 1 Februari 2021, AHY mengumumkan bahwa kursi kepemimpinannya yang baru diduduki selama 11 bulan ada yang mencoba merebut secara paksa.

Dia menyebut salah satu aktornya berasal dari lingkungan pemerintahan Presiden Jokowi. Hal ini didapatinya 10 hari sebelum tanggal 1 Februari 2021 yang berasal dari aduan kadernya.

"Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu. Sedangkan yang nonkader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," kata AHY, kala itu di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta.

"Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," sambungnya.

Dia menyebut bahwa aksi ini bagian dari kudeta partainya. Perlahan-lahan muncul nama-nama seperti Muhammad Nazaruddin, Johnny Alen Marbun, Max Sopacua, dan Marzuki Alie.

Belakangan, dari anak buah AHY, yaitu Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, terlontar nama Kepala KSP Moeldoko.

Para kader bintang Mercy yang mendukung AHY memanas. Bahkan, putra Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu sempat menyurati Presiden Jokowi untuk meminta penjelasan soal adanya nama Moeldoko.

Jual beli argumen terjadi antara kubu AHY dengan Moeldoko. Bahkan, perlahan-lahan kader seperti Max Sopacua, Johnny Alen Marbun, terang-terangan menyatakan gerah dengan kakak dari Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas ini.

Perlawanan para kader Partai Demokrat itu disambut dengan pemecatan oleh AHY. Bukannya mereda, aksi ini pun memicu saling gugat bahkan ke meja hijau. Sampai membuat Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021.

Pada akhirnya pemilihan ketua umum, Moeldoko berhasil mengungguli Marzuki Alie dalam hitung cepat. Tak disangka, ternyata Moeldoko tiba, dia pun langsung menggunakan jaket kebesaran Demokrat berwarna biru.

Di depan pendukungnya, dengan lantang dirinya menyebut KLB Deli Serdang adalah konstitusional. "KLB ini adalah konstitusional seperti yang tertuang dalam AD/ART," kata Moeldoko.

Kubu Moeldoko pun membawa hasil KLB Deli Serdang ke Kemenkumham pada Selasa 9 Maret 2021. Berbagai perang opini yang terbuka pun tetap dilemparkan dua kubu.

Namun, pada akhir Maret 2021, Menkumham Yasonna H Laoly menyatakan hasil KLB Deli Serdang tidak memenuhi kelengkapan dokumen yang telah dipersyaratkan, seperti perwakilan dari DPD, DPC dan tak ada mandatnya

Kubu Moeldoko juga pernah mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung hingga PTUN. Namun, gugatannya ditolak dan AHY dinyatakan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.

Dengan bergabungnya AHY di kabinet Jokowi, kemungkinan keduanya akan sering bertemu dalam rapat atau agenda kepresidenan. Pasalnya, Jokowi kerap menggelar rapat terbatas dan mengumpulkan seluruh jajaran kabinet dalam sidang kabinet paripurna.