Sukses

Satgas Pangan Polri Pastikan Stok Beras untuk Masyarakat Aman

Tim Satgas Pangan Bareskrim Polri terus melakukan pengawasan terhadap distribusi produksi beras di berbagai daerah. Pasalnya, beberapa hari belakangan terjadi kelangkaan dan kenaikan harga beras di sejumlah gerai ritel.

Liputan6.com, Jakarta Tim Satgas Pangan Bareskrim Polri terus melakukan pengawasan terhadap distribusi produksi beras di berbagai daerah. Pasalnya, beberapa hari belakangan terjadi kelangkaan dan kenaikan harga beras di sejumlah gerai ritel.

"Satgas Pangan Polri dan jajarannya terus melakukan monitoring dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras," ujar Kepala Tim Satgas (Kasatgas) Pangan Polri Brigjen Whisnu Hermawan kepada wartawan, Jumat (16/2/2024).

Menurut Whisnu, Satgas Pangan Polri melakukan target monitoring ke daerah-daerah yang menjadi sentra produksi beras. Sebab, beberapa wilayah memiliki perbedaan karakteristik dalam teknis pendistribusiannya.

"Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap jalur-jalur pendistribusiannya, sehingga diharapkan tidak ada daerah yang ketersediaan berasnya kurang," jelas Whisnu.

Whisnu mengatakan, untuk tempat penggilingan beras, gudang penyimpanan, toko retail modern, dan pasar tradisional akan terus dimonitor demi mengetahui kondisi terkini jika ditemukan hambatan.

Adapun giat pemantauan ketersediaan dan stabilitas harga beras di daerah, dikendalikan langsung oleh masing-masing Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda di satuan wilayah yang kemudian dilaporkan ke Satgas Pangan Bareskrim.

"Tentunya, kerja sama dengan Dinas Provinsi terkait yang bertujuan memastikan kondisi di lapangan," ungkapnya.

Whisnu mengulas hambatan yang ditemukan di lapangan, salah satunya akibat terjadinya gagal panen imbas cuaca tidak menentu di beberapa daerah. Namun begitu, stok beras saat ini terbilang masih aman meski harganya mengalami perbedaan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Hingga saat ini kondisi ketersediaan beras di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, NTT, Maluku dan Papua masih aman. Namun, untuk harga memang berbeda sebagaimana memang ada perbedaan HET sesuai dengan zonanya masing-masing," Whisnu menandaskan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Jokowi Cek Langsung Cadangan Beras Pemerintah di Pasar Induk Beras Cipinang

Berkaitan dengan penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pengecekan ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah di Pasar Induk Beras Cipinang dan melihat langsung kondisi beras dalam jumlah berlimpah pada Kamis (15/2/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan bahwa Bulog telah menggelontorkan Beras SPHP ke Pasar Induk Beras Cipinang dengan volume yang besar, sehingga masyarakat tidak perlu merasa khawatir kesulitan mencari beras dengan kualitas baik dan harga yang terjangkau.

"Saya datang di Pasar Induk Cipinang ini untuk memastikan bahwa stok beras di sini ada karena dari sinilah didistribusikan ke ritel, ke supermarket, ke daerah, dari Pasar Induk Cipinang ini sehingga saya ingin pastikan beras yang ada di sini ada, tersedia, jumlahnya cukup. Dan saya melihat melimpah," ujar Jokowi dalam keterangannya usai peninjauan.

Lebih lanjut, Jokowi menyebut bahwa harga beras yang berada di atas harga normal saat ini disebabkan oleh belum masuknya hasil panen. Selain itu, jalur distribusinya juga terganggu oleh banjir di sejumlah daerah seperti di Demak dan Grobogan.

"Tapi saya kira sudah diselesaikan lewat pengiriman dari Bulog juga ke daerah, Bulog ke Pasar Induk Cipinang. Saya kira dalam seminggu-dua minggu ini (harga) berasnya akan sedikit turun, sambil menunggu panen. Sudah, pokoknya pasar minta berapa pun, beri. Daerah minta berapa pun, beri, baik yang SPHP maupun yang komersial," kata Jokowi.

3 dari 3 halaman

Jokowi Bantah Kelangkaan Beras Akibat Gencar Pemberian Bansos

Jokowi juga menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah. Menurut Jokowi, pemberian bantuan pangan kepada masyarakat justru merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengendalikan harga beras dengan meningkatkan suplai di masyarakat.

"Tidak ada hubungannya sama sekali dengan bantuan pangan beras, tidak ada hubungannya sama sekali (kenaikan) harga. Karena justru ini yang bisa mengendalikan, karena suplainya lewat bantuan sosial ke masyarakat sehingga justru itu menahan harga tidak naik. Kalau enggak, justru melompat. Ini rumus supply dan demand. Kalau suplainya diberikan dan terdistribusi dengan baik, otomatis harga akan terkendali," jelasnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.