Wapres Ma'ruf Amin: Kalau Bansos Terus Sama Saja Melestarikan Kemiskinan

Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menyebutkan bahwa bantuan sosial (bansos) tidak boleh diklaim milik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia mengingatkan, bansos berasal dari uang rakyat.

Hal tersebut disampaikan Todung menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang menyebut bansos merupakan kebijakan dan pemberian Presiden Jokowi.

"Kalau mau diklaim seharusnya kredit (apresiasi) diberikan kepada semua pihak baik pemerintah dan DPR yang notabene berkontestasi dalam pemilu 2024," kata Todung di Gedung High End, Rabu, (3/1/2024).

Todung juga menegaskan TPN Ganjar-Mahfud tak akan memberhentikan pemberian bansos. Dia membantah adanya isu bahwa paslon nomor urut 3 akan menghentikan bansos.

"TPN Ganjar-Mahfud tidak mengadvokasi penghentian bansos. Kami setuju bansos diteruskan karena rakyat memang membutuhkan itu. Yang kami kritisi adalah bansos itu dari uang rakyat, yang penyalurannya disetujui oleh DPR bersama pemerintah," sambung Todung.

Diketahui, Todung beberapa waktu lalu memang pernah menyampaikan pemberian bansos sebaiknya ditunda hingga pilpres 2024 dihentikan. Sebab, pelaksanaannya rawan dipolitisisasi.

Oleh karena itu, Todung minta semua pihak berbuat jujur dalam penyaluran bansos dan tidak asal mengklaim. “Jangan ada klaim sepihak,” pungkasnya.

Sebelumnya beredar video pernyataan Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menuai polemik terkait politisasi bansos.

Peristiwa itu terjadi saat Zulhas menghadiri kampanye di Kendal, 26 Desember 2023. Ketika itu Zulhas menanyakan kepada massa yang hadir, BLT dan bansos pemberian siapa. Lalu, massa yang hadir menjawab, Jokowi.

"Yang kasih bansos sama BLT siapa?" ucap Zulhas, yang langsung dijawab hadirin, "Pak Jokowi".

"Yang suka sama Jokowi angkat tangan," ujar Zulhas diikuti hadirin mengangkat tangan.