Ramai-Ramai Mengecam Perilaku Mayor Dedi Hasibuan, yang Geruduk Polrestabes Medan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengecam tindakan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menggeruduk dan mengintervensi kasus hukum yang sedang ditangani Polrestabes Medan.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan apa yang dilakukan prajurit TNI tersebut tidak dibenarkan. Ia mendorong evaluasi terhadap anggota TNI itu.

"Yang dilakukan tidak benar. Kodam I perlu evaluasi diri atas tindakan prajuritnya yang tidak terpuji," ujar Meutya kepada wartawan, Senin (7/8/2023).

TNI perlu melakukan evaluasi terhadap anggotanya. Agar tindakan segelintir oknum prajurit yang arogan dan tidak menghormati proses hukum akan merusak citra institusi TNI.

"Semoga segera ada evaluasi untuk perbaikan ke depan agar kesalahan segelintir kecil ini tidak merusak kepercayaan kepada TNI secara keseluruhan yang saat ini tengah bagus-bagusnya. TNI dan Polri perlu menjaga kekompakan dan komunikasi baik," kata Meutya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai kejadian tersebut menurunkan kredibilitas TNI di mata publik.

"Kejadian tersebut bukan contoh yang baik dan menurunkan kredibilitas TNI di mata publik. Padahal TNI saat ini merupakan institusi yang tingkat kepercayaannya dari publik sangat tinggi," ujar Arsul.

Arsul menegaskan apa yang dilakukan prajurit TNI tersebut merupakan sebuah intervensi terhadap proses hukum.

"Dari apa yang beredar secara viral tersebut sejumlah kalangan masyarakat sipil menilai bahwa apa yang terjadi tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk intervensi terhadap proses hukum yang sedang dijalankan oleh penegak hukum Polri," ujar Arsul.

Menurutnya, penangguhan penahanan tersangka bisa dilakukan bila melalui prosedur yang sah. Tetapi apa yang dilakukan prajurit TNI tersebut berkebalikan.

"Apalagi ketika masalahnya menyangkut warga sipil dan kemudian ada perwira TNI aktif yang turun bertindak seolah-olah sebagai penasihat hukumnya. Karenanya agar supaya hal-hal seperti ini tidak terulang lagi, maka perlu Panglima TNI memberikan atensi untuk menertibkannya," jelas Arsul.

Indonesia Police Watch (IPW) mengecam tindakan Mayor Dedi Hasibuan yang meminta tuntutan tersebut. Menurut Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, cara Mayor Dedi dianggap bentuk intervensi TNI pada kewenangan Penyidikan Polri. Maka perlu ada sanksi disiplin militer yang dijatuhkan kepada Mayor Dedi dan prajurit lainnya.

"Adalah pelanggaran disiplin militer. Oleh karenanya, Pangdam Bukit Barisan harus memberikan sanksi kepada Mayor Dedi Hasibuan serta puluhan oknum lainnya," kata Sugeng dalam keteranganya, Senin (7/ 8).

Sugeng pun membeberkan kronologi yang berhasil dihimpun IPW, berawal pada Sabtu, 5 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB. Puluhan prajurit TNI berseragam loreng hijau hitam dari Kodam I Bukit Barisan menggeruduk Satreskrim Polrestabes Medan.

"Dengan dipimpin Mayor Dedi Hasibuan yang merupakan Penasehat Hukum dari kesatuan Hukum Daerah Militer (Kumdam) I/Bukit Barisan mencari dan bertemu dengan Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Teuku Fathir Mustafa," ungkap dia.

Dimana, lanjut Sugeng, Mayor Dedi hendak menanyakan kewenangan penyidik menahan seorang tersangka dugaan pemalsuan surat berinisial ARH. Perdebatan pun memanas, sampai akhirnya penyidik mengabulkan permintaan penangguhan penahanan ARH.

"Situasi pertemuan itu memanas dan pihak Mayor Dedi Hasibuan memaksakan kehendaknya agar tersangka ARH diberi penangguhan penahanan. Sehingga pada malam harinya, pihak penyidik melepaskan tersangka ARH dari tahanan Polrestabes Medan," kata dia.