BNI Buyback Saham Rp 627 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI akan melakukan pembelian kembali atau buyback saham maksimal Rp 627 miliar. Buyback saham dilakukan emiten dengan kode saham BBNI seiring kondisi pasar yang berfluktuasi signifikan pada 2026.

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), ditulis Selasa (28/7/2026), BNI melakukan buyback saham dengan mengacu pada Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2023 tentang kebijakan dalam menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal pada kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan atau POJK 13/2023. Selain itu, buyback dilakukan perseroan sesuai Peraturan OJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, dan  Surat OJK No. S-10/D.04/2026.

"Perseroan berencana untuk melaksanakan aksi buyback dalam kondisi pasar yang berfluktuasi signifikan tahun 2026 untuk mengimbangi tekanan jual di pasar,” demikian seperti dikutip dari keterbukaan informasi BEI.

Buyback saham dilakukan mulai 27 Juli 2026 hingga 26 Oktober 2026. Untuk melakukan buyback tersebut, BNI memakai kas internal Rp 627 miliar. Mengacu pada sumber dana yang digunakan, aset dan ekuitas akan menurun maksimal sejumlah perkiraan nilai buyback ditambah perkiraan biaya buyback.

“Nilai buyback tersebut tidak melebihi 20% dari modal disetor perseroan. Perkiraan nilai buyback sudah termasuk biaya-biaya (komisi perantara pedagang efek dan biaya lainnya) yang diperkirakan maksimal 0,30%,” demikian seperti dikutip dari keterbukaan informasi BEI.

Perseroan menyebutkan buyback akan dilaksanakan dengan harga yang dianggap baik dan wajar oleh perseroan dengan memperhatikan POJK 13/2023 dan ketentuan terkait yang berlaku. Buyback saham dilaksanakan secara bertahap maupun sekaligus paling lama tiga bulan setelah keterbukaan informasi buyback diterbitkan. Perseroan menyebutkan, buyback akan dilakukan melalui bursa efek sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan melalui satu anggota bursa efek.

Sebelumnya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI (BBNI) mengumumkan penyelesaian penjualan seluruh saham PT BNI Asset Management (BNI AM) yang dimiliki PT BNI Sekuritas (BNIS), perusahaan terkendali BNI kepada PT Danantara Asset Management (DAM).

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis, (23/7/2026), BNI mengumumkan penandatangan akta jual beli saham (AJB) antara PT BNI Sekuritas (BNIS) dengan PT Danantara Asset Management pada 22 Juli 2026. Penandatanganan AJB itu terkait penjualan seluruh saham PT BNI Asset Management (BNI AM) yang dimiliki BNIS kepada PT DAM sebanyak 39.960.000 saham.

Pada 1 April 2026, PT BNI Sekuritas dan PT DAM telah menandatangani perjanjian jual beli saham bersyarat (PJBS) seiring rencana transaksi. Perseroan telah mengumumkan penandatanganan PJBS tersebut melalui keterbukaan informasi terkait transaksi afiliasi pada 2 April 2026 dalam surat Nomor CSE/7/2018 pada 2 April 2026.

Seperti diatur dalam PJBS, penyelesaian transaksi akan tunduk pada pemenuhan persyaratan pendahuluan, termasuk diperolehnya persetujuan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

Perseroan menyebutkan, seluruh persyaratan yang telah terpenuhi sesuai diatur dalam PJBS, BNIS dan PT DAM telah menandatangani akta jual beli saham pada 22 Juli seiring dengan transaksi. Penandatanganan akta jual beli tersebut menandai telah diselesaikannya transaksi sesuai dengan ketentuan dalam PJBS.

“Dengan ditandatangani AJB antara BNIS selaku perusahaan terkendali perseroan dengan PT DAM, dan telah diselesaikannya transaksi sesuai dengan ketentuan dalam PJBS seluruh saham BNI AM yang sebelumnya dimiliki oleh BNIS telah beralih kepada PT DAM,” demikian seperti dikutip dari keterbukaan informasi BEI.

Seiring hal itu, BNIS tidak lagi memiliki saham pada BNI AM, dan perseroan tidak lagi mengonsolidasikan laporan keuangan BNI AM melalui BNIS, serta BNI AM tidak lagi menjadi bagian dari grup perseroan.

“Kejadian tersebut tidak memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan operasional, kondisi hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perseroan,” demikian seperti dikutip dari keterbukaan informasi BEI.