6 Respons KNPI, MUI, Polisi, hingga Panitia Acara Usai Beredar Kabar Pertemuan LGBT ASEAN di Jakarta

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) M. Ryano Panjaitan meminta pemerintah harus segara bertindak perihal adanya berita tentang komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) se-ASEAN yang bakal kumpul barsama di Jakarta pada 17-21 Juli 2023 di Jakarta.

"Indonesia kita adalah negara hukum dan semua yang berada di Indonesia harus sesuai dengan hukum peraturan dan perundang-undangan yang ada," kata Ryano dalam keterangan pers diterima, Rabu 12 Juli 2023.

Ryano menambahkan, apa yang disuarakan KNP bukan untuk mengesampingkan Hak Adasi Manusia (HAM). Perlu diingat bahwa HAM yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mulai dari pasal 27 ayat 1 sampai pasal 35, bukanlah HAM liberal. Melainkan, HAM yang menghormati hukum, agama dan pendidikan, sesuai Pasal 28 A-J.

"Karena itu, kaum LGBT tidak bisa berlindung dengan dalih HAM tersebut," ucap Ryano.

Ryano melanjutkan, dalam konstusi Indonesia, HAM memiliki batasan, dimana batasanya adalah tidak boleh bertentangan dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum.

"Indonesia memang bukan Negara yang berdasarkan Agama namun Pancasila jelas menyatakan dalam sila pertamanya “Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga nilai-nilai agama menjadi penjaga sendi-sendi konstitusi dalam mewujudkan kehidupan demokratis bangsa Indonesia," terang dia.

Selain itu, hal senada juga ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 70 yang menyatakan 'Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis'.

Kemudian Pasal 73 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa: “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”.

"Pembatasan-pembatasan HAM memungkinkan demi penghormatan kepada hak asasi manusia oleh karenanya Negara hadir dalam melakukan batasan-batasan tersebut untuk kepentingan bangsa," yakin dia.

Ryano percaya, HAM tidak bisa dijadikan kedok untuk menganggu hak orang lain atau kepentingan publik.

Artinya, secara terang benderang pelanggengan perilaku LGBT sebagaimana halnya pemerkosaan, perzinahan/ perselingkuhan, dan seks bebas sama sekali tidak mendapat tempat dalam payung hukum Indonesia.

"Kesemuanya itu bukan hanya jahat kepada satu atau dua orang, tetapi juga kejahatan bagi generasi berikutnya," wanti dia menandasi.

Bendahara GP Ansor Jatim Muhammad Fawait meminta semua pihak tenang dan tidak terpancing melakukan tindakan kekerasan terkait kabar rencana pertemuan aktivis Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender atau LGBT se-ASEAN di Jakarta. Pertemuan itu diinisiasi oleh Asean Sogie Caucus.

"Tenang saja, jangan terprovokasi. Serahkan masalah ini kepada pihak Kepolisian. Saya haqqul yakin, Kepolisian dan pemerintah tak akan memberi izin pertemuan aktivis LGBT itu," tegas pria yang akrab disapa Gus Fawait itu, Rabu 12 Juli 2023.

Gus Fawait meyakini meski panitia berniat merelokasi acara dari Jakarta ke tempat lain, ia yakin tidak ada kepala daerah yang mau daerahnya dijadikan tempat penyelenggaraan acara LGBT tersebut. Apalagi Jawa Timur yang dikenal sangat religius.

Tokoh muda nahdliyin inspiratif versi Forkom Jurnalis Nahdliyin ini juga yakin pihak kepolisian tidak akan tinggal diam dengan usaha kelompok LGBT menggelar pertemuan besar di Indonesia

"Mau direlokasi di mana pun pasti akan ditolak, karena LGBT tidak sesuai dengan norma masyarakat dan norma agama. LGBT ini bukan barang baru, pernah ada kaum Sodom di zaman Nabi Luth. Bahkan Allah menurunkan azab kaum Sodom dengan hujan batu," tutur Gus Fawait.

Gus Fawait mensinyalir kegiatan aktivis LGBT ini sengaja digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan instabilitas negara. Menurutnya, ini harus diwaspadai apalagi menjelang tahun politik.

Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) ini berharap masyarakat tetap jernih menyikapi isu yang berkembang menjelang tahun politik. Jangan sampai situasi yang saat ini kondusif menjadi chaos. Apalagi ada keterlibatan pihak asing.

Sekretaris I Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) meminta Pemprov untuk menolak pertemuan komunitas Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) se-Asean yang kabarkan akan diadakan di Ibu Kota.

Sebab, menuturut MTZ, hal tersebut bertentangan dengan norma agama dan Pancasila negara Indonesia.

"Isu terakhir bahwa akan ada LGBT meeting menjelang ASEAN ini. Saya minta Dinas Pariwisata melarang karena tidak sesuai budaya kita, tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan agama kita," kata MTZ saat rapat kerja Komisi B dengan eksekutif, Rabu 12 Juli 2023.

MTZ menambahkan, ia memang senang jika wisatawan berdatangan ke Jakarta. Namun, Pemprov DKI harus tegas mengawasi wisatawan luar agar mengikuti norma yang berlaku di Jakarta.

"Untuk pariwisata juga ini kita senang kalau ada wisatawan terutama wisatawan asing datang ke Jakarta tapi kemudian perlu ada filter bahwa kita punya budaya, punya Pancasila, kita punya agama yang saya tanyakan juga," tegas dia.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta agar pemerintah tidak memberikan izin terhadap agenda pertemuan para kaum sodom dan pendukungnya.

"MUI mengingatkan dan mengimbau pihak pemerintah agar jangan memperkenankan dan memberi izin terhadap diselenggarakannya acara tersebut," kata Anwar dalam keterangannya.

Meski belum jelas kapan pertemuannya, Wakil Ketua MUI itu mengingatkan agar pemerintah jangan sampai memperbolehkan acara tersebut.

Sebab hal itu sama saja telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Sebagaimana pasal 29 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Maka LGBT diklaim bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama, terutama enam agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.

"Tidak ada satupun dari agama-agama tersebut yang mentolerir praktik LGBT," tegas Anwar Abbas.

Pertemuan sejumlah komunitas pendukung gerakan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) se-ASEAN dipastikan batal digelar di Jakarta. Pembatalan itu disinyalir karena banyaknya penolakan dari berbagai pihak terhadap acara bertajuk ASEAN Queer Advocacy Week.

Menanggapi kegaduhan itu, Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hirbak Wahyu Setiawan menilai kalau informasi itu disebarkan lewat akun yang saat ini telah ditutup.

"Kan yang membuat undangan itu dari akun itu. Sedangkan sekarang akun itu ditutup enggak bisa masuk, ditutup gara-gara gaduh," kata Hirbak saat dihubungi, Rabu 12 Juli 2023.

Selain itu, lanjut Hirbak, pihaknya juga telah memastikan kegiatan tersebut tidak digelar di Jakarta. Terlebih, telah diklaim bahwa acara tersebut batal terselenggara.

"Enggak ada, pada waktu informasi itu muncul kita cek enggak ada. Yang bikin event itu belum ada, yang mengajukan perizinan ataupun pemberitahuan juga enggak ada," ucapnya.

Hirbak juga memastikan, saat isu itu beredar, pihaknya telah mengecek seluruh tempat di Jakarta apakah ada lokasi yang menjadi bakal acara perkumpulan komunitas pendukung LGBT itu.

"Yang jelas pada saat isu ada kita sudah ada mas seluruh hotel, tempat-tempat itu enggak ada," tegas dia.

Pertemuan LGBT se-ASEAN batal digelar di Jakarta setelah menerima beberapa ancaman keamanan dari berbagai pihak. Pertemuan bertajuk ASEAN Queer Advocacy Week ini nantinya akan digelar di luar Indonesia.

"Penyelenggara telah memonitor situasi dengan sangat teliti, termasuk gelombang anti-LGBT di media sosial. Keputusan yang dibuat memastikan keselamatan dan keamanan dari partisipan dan panitia," kata panitia dalam rilis resmi, Rabu 12 Juli 2023.

Mereka juga menegaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan kegiatan dialog dengan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, termasuk kalangan yang didiskriminasi berdasarkan orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender, dan berbagai karakteristik seks.

"Visi bersama kami tentang kawasan ASEAN yang inklusif didasarkan pada keberadaan ruang aman bagi masyarakat sipil dan pemegang hak untuk belajar tentang lembaga tersebut. Untuk membahas masalah yang penting bagi mereka," kata panitia.

Selain itu, acara ini direncanakan membahas sejumlah isu tentang ancaman terhadap eksistensi kehidupan dan martabat yang dihadapi oleh kelompok LGBTQIA+.

"Kebencian di dunia maya, serangan langsung terhadap para pembela hak asasi manusia, serta pembalasan terhadap pelaksanaan hak-hak sipil dan politik, merupakan masalah yang kami hadapi dan harus ditangani oleh pemerintah," jelas panitia.