Kompolnas Nilai Penegakan Hukum Kasus TPPO Lebih Cepat dan Efektif Sejak Ada Satgas

Poengky menambahkan, untuk dapat memberantas secara tuntas, perlu pemetaan jaringan komplotan TPPO, koordinasi dengan para penggiat anti-TPPO dan segerakan pencegahan serta penegakan hukum di seluruh Polda di Indonesia.

"Khususnya di daerah-daerah yang terbanyak kasus TPPO, antara lain NTT, Kepri, dan daerah-daerah perbatasan lainnya," tutur Poengky.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyebut, intensifnya penegakan hukum TPPO oleh Satgas Polri sebagai wujud hadirnya negara dalam melindungi masyarakat dari tindak pidana perdagangan manusia.

Jenderal bintang satu itu mengatakan sejak awal Polri serius dalam menangani persoalan TPPO, baik sebelum dibentuk Satgas TPPO Polri maupun setelahnya.

"Negara harus hadir dalam melindungi para korban TPPO. Mencegah dan menegakkan hukum TPPO," ujar Ramadhan, dihubungi terpisah.

Polri mencatat sebanyak 1.006 orang jadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) selama periode 5 Juni sampai dengan 13 Juni 2023. Hal itu disampaikan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan.

“Berdasarkan jumlah korban TPPO sebanyak 1.006 orang,” tutur Ahmad kepada wartawan, Kamis (15/6/2023).

Ahmad merinci, hasil pengungkapan Satgas TPPO Bareskrim dan Polda Kaltara sebanyak 233 orang, Polda Sumut 135 orang, Polda Sumbar 10 orang, Polda Riau 36 orang, Polda Kepri 21 orang, Polda Jambi 6 orang, Polda Sumsel 3 orang, Polda Bengkulu 8 orang, Polda Lampung 24 orang, dan Polda Banten 21 orang.

Kemudian Polda Metro Jaya 12 orang, Polda Jabar 73 orang, Polda Jateng 1.305 orang, Polda Jatim 69 orang, Polda Bali 25 orang, Polda NTB 4 orang, Polda NTT 82 orang, Polda Kalbar 135 orang, Polda Kaltim 28 orang, Polda Sulsel 15 orang, Polda Sulut 7 orang, Polda Sulteng 6 orang, dan Polda Papua 1 orang.

“Berdasarkan jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 284 orang,” jelas dia.

Adapun modus TPPO yang dilakukan dalam antara lain sebagai Pekerja Migran Indonesia Legal (PMI) atau Pembantu Rumah Tangga (PRT) sebanyak 84 persen, Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 3 persen, Pekerja Seks Komersial (PSK) sebanyak 12 persen, dan Eksploitasi Anak sebanyak 1 persen.

“Ini berdasarkan jumlah Laporan Polisi sebanyak 242 Laporan,” Ahmad menandaskan.