Tangkap 2 Tersangka TPPO 20 WNI di Myanmar, Polisi Geledah Rumah hingga Apartemen

Liputan6.com, Jakarta Polisi menangkap dua tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap 20 warga negara Indonesia (WNI) di Myanmar. Petugas pun melakukan penggeledahan di apartemen hingga rumah hunian.

"Bahwa telah berhasil dilakukan penangkapan terhadap tersangka Andri Satria Nugraha dan Anita Setia Dewi," ujar Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro kepada wartawan, Rabu (10/5/2023).

Menurut Djuhandani, penangkapan itu dilakukan pada Selasa, 9 Mei 2023 sekitar pukul 21.45 WIB di Apartemen Sayana Lantai 21 kamar No.2107, Kota Harapan Indah, Pusaka Rakyat, Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat.

"Terhadap tersangka sedang dilakukan pengembangan untuk mencari barang bukti di kediaman milik tersangka," jelas dia.

Adapun kediaman yang dilakukan penggeledahan adalah rumah tersangka Andri Satria Nugraha di Jalan Palem Hijau 2 Blok C2 Nomor 29, RT 003 RW 030, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Kemudian, petugas juga menggeledah kediaman milik tersangka Anita Setia Dewi di apartemen Springlake Sumarecon Tower Basela Lantai 26 Kamar 2601.

Diketahui, keduanya telah ditetapkan tersangka kasus dugaan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) 20 warga negara Indonesia (WNI) ke Myanmar. Penetapan dilakukan atas hasil gelar perkara yang dilakukan Selasa, 9 Mei 2023.

"Pimpinan dan peserta gelar sepakat untuk perkara tersebut terlapor atas nama saudara Anita Setia Dewi dan Andri Satria Nugraha dapat ditetapkan sebagai tersangka," kata Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro dalam keterangannya.

Menurut Djuhandani, penetapan tersangka Anita Setia Dewi dan Andri Satria Nugraha, karena diduga menempatkan pekerja migran Indonesia (PMI) tidak sesuai dengan prosedur, sebagaimana kasus 20 WNI di Myanmar.

Berdasarkan dengan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO dan atau Pasal 81 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp15 miliar.