Kejagung Periksa Direktur Aplikanusa Lintasarta Terkait Korupsi BTS Kominfo

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) masih terus memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tahun 2020 sampai dengan 2022.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo Tahun 2020-2022,” tutur Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Selasa (28/3/2023).

Para saksi yang diperiksa adalah G selaku Direktur Commerce PT Aplikanusa Lintasarta, HR selaku Direktur Corporate Service PT Aplikanusa Lintasarta, dan BS selaku Karyawan PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera.

Kemudian Z selaku Direktur Marketing dan Solution PT Aplikanusa Lintasarta, BH selaku Direktur Corporate Service PT Aplikanusa Lintasarta, LH selaku Penanggung Jawab PT Nusantara Global Telematika dan PT Paradita Infra Nusantara, dan CBI selaku Direktur PT Indo Pratama Teleglobal.

“Adapun ketujuh orang saksi diperiksa untuk tersangka AAL, tersangka GMS, tersangka YS, tersangka MA, dan tersangka IH,” kata Ketut.

Sebelumnya, Kejagung menyampaikan akan segera melakukan gelar perkara usai melakukan pemeriksaan kedua terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate (JP) atas kasus dugaan korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo Tahun 2020 sampai dengan 2022.

"Dari hasil pemeriksaan kami anggap cukup dan selanjutnya kami akan melakukan gelar perkara dalam waktu secepat-cepatnya," tutur Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Kuntadi di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (15/3/2023).

Namun Kuntadi enggan membeberkan isi materi pemeriksaan yang dilakukan terhadap Johnny G Plate. Hanya saja, dia memastikan gelar perkara yang dilakukan akan turut menentukan status Menkominfo itu. "Gelar perkara keseluruhan, tapi tentunya sekaligus di dalamnya termasuk juga posisi JP," jelas dia.