Percepat Penurunan Stunting, BKKBN Minta Seluruh Pihak Perkuat Sinergitas

Kepala BKKBN. — Kepala BKKBN DR. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K). (Foto: Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta Angka stunting di Indonesia masih tergolong tinggi, yaitu sebesar 24,4 persen. Angka yang tinggi tersebut harus menjadi perhatian dari seluruh pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk memastikan akses lengkap intervensi gizi spesifik dan sensitif oleh keluarga berisiko Stunting.

Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Angka tersebut merupakan akumulasi dari 6 provinsi dengan masalah Stunting yang tergolong sangat tinggi, 22 provinsi yang tergolong tinggi, sisanya 6 provinsi tercatat angka stuntingnya tergolong medium, seperti Jakarta, Bangka Belitung, Lampung, Kepulauan Riau, Yogyakarta, dan Bali.

Untuk itu, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting pun diterbitkan, BKKBN mendapatkan amanat sebagai Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan Stunting, yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) Tahun 2021-2024.

Secara umum, sasaran program percepatan penurunan stunting terdiri dari sasaran prioritas, sasaran penting, dan sasaran lainnya. Secara khusus, program penurunan stunting menyasar pada baduta dan balita stunting, selain menyasar kepada keluarga berisiko, seperti calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca salin.

Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting secara nasional, BKKBN menggelar kegiatan “Capaian dan Kendala dalam Pelaksanaan Perpres No 72 Tahun 2021 Dan Ran Pasti 2021-2024 Lintas Kementerian dan Lembaga" di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (13/12/2022).

Hadir langsung dalam kegiatan tersebut, Kepala BKKBN DR. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K), Sekretaris Utama BKKBN Tavip Agus Rayanto, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto, serta segenap jajaran di lingkungan BKKBN.

2 dari 2 halaman

Momentum Penyelesaian Semua Indikator

Beberapa indikator kerja berdasarkan Perpres 72 Tahun 2021 yang menjadi acuan dari penurunan angka stunting secara nasional menunjukkan bahwa masih ada yang belum mencapai target di tahun 2022. Hasil tersebut dikarenakan berbagai hal, salah satunya ada angka yang masih dalam proses peng-input-an.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BKKBN DR. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) mengatakan bahwa pertemuan ini menjadi suatu momentum untuk menyelesaikan semua indikator kerja.

"Sehingga akan jadi referensi terhadap capaian berikutnya. Jadi base line, untuk mengukur tahun-tahun ke depannya," katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa terkait dengan definisi operasional, angka-angkanya masih dalam proses pengolahan.

"Tapi indikator dan DO-nya selesai dan setelah pertemuan sampai akhir Desember semua angka-angka bisa selesai. Sehingga benar-benar mempunyai base line capaian indikator di tahun 2022," jelas Hasto.

Hasto juga meminta kepada semua pihak di BKKBN untuk bersinergi dan menjadi satuan tugas (satgas) dan manajer guna mempercepat angka penurunan stunting.

"Pengalaman dan catatan penting dari peristiwa yang sudah dijalani, menjadi refleksi untuk Tim BKKBN dan tim Percepatan penurunan stunting," imbuhnya.

"Setelah mendapat masukan dari Bapak/Ibu dalam kegiatan ini, kami akan membuat strategi baru serta langkah baru untuk melanjutkan langkah yang sudah ada dan strategi baru agar ada peningkatan di tahun 2023," papar Hasto.