Sukses

Komisi I DPR: Rekam Jejak Calon Panglima TNI Yudo Margono Cemerlang

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafi menilai Yudo sejak menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I mampu meredam konflik dan mengamankan wilayah.

Liputan6.com, Jakarta - Komisi I DPR menilai calon panglima TNI Laksamana Yudo Margono adalah sosok yang mempunyai rekam jejak mumpuni untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa.

"Beliau ini telah bermitra dengan Komisi I DPR cukup lama dengan posisi beliau sebagai KSAL jadi teman-teman Komisi I sudah cukup mengenal rekam jejak beliau," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid dalam video di akun Instagramnya, dikutip Selasa (29/11/2022).

Secara pribadi, Meutya menilai Yudo sejak menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I mampu meredam konflik dan mengamankan wilayah.

"Saya secara pribadi mengenal beliau sejak beliau Pangkogabwilhan ketika waktu itu terjadi insiden dengan Tiongkok di perairan Natuna. Sejak itu kami lihat kinerja beliau cukup baik meredam ketegangan di sana," kata dia.

Bahkan, politikus Golkar itu menilai catatan kerja calon Panglima TNI itu cemerlang. Hal itu membuat Komisi I. Menyambut baik penunjukan Yudo.

"Record-nya selama ini cukup cemerlang. Nanti detailnya, tidak pas kalau disampaikan sebelum fit and proper test sikap dan respons dari kami Komisi I terhadap penunjukan Bapak Yudo Margono, tapi yang jelas saya cukup memahami dan ikut senang," pungkas Meutya.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Pimpinan DPR: Bamus Supres Calon Panglima TNI Digelar Pekan Depan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengusulkan KSAL Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyatakan, uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon panglima harus didahului dulu oleh Bamus pimpinan. Saat ini pimpinan masih mengatur waktu. 

"Bamus itu harus didahului dengan rapim. Nah sementara, rapim ini akan dilaksanakan kalau memenuhi kuorum. Nah, ini sedang mencari kecocokan waktu para pimpinan DPR yang memang sedang ada kegiatan," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (29/11/2022).

Politikus Gerindra ini menyebut kemungkinan Rapim dan Bamus digelar pekan depan.

"Kita akan atur dan komunikasikan dengan ibu ketua serta pimpinan lainc apakah memungkinkan minggu depan diadakan rapim dan bamus," kata dia.

Menurut Dasco, pekan ini sudah tidak ada waktu lagi untuk menggelar Rapim dan Bamus.

"Kalau pekan ini sudah tidak mungkin. Karena kan sudah Selasa sekarang. Kamis itu kelihatannya enggak ada rapim sama bamus," kata dia.

Dasco menegaskan tak ada niat untuk menunda-nunda menggelar fit and proper test. "Sebenarnya nggak ada yang mau nunda. Ini kan mekanismenya di DPR kayak gitu. Enggak ada kemauan kita nunda-nunda, enggak ada untungnya juga kok," pungkas Dasco.

 

 

3 dari 3 halaman

Jokowi Resmi Tunjuk KSAL Yudo Margono Sebagai Calon Panglima TNI

Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi menunjuk KSAL Yudo Margono sebagai calon panglima TNI. Surat presiden (surpres) tentang pergantian panglima TNI telah dikirimkan Mensesneg Pratikno kepada Ketua DPR Puan Maharani pada Senin, (28/11/2022).

"Bahwa nama yang diusulkan oleh presiden untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa adalah, siapa ya? Ini sesuai surat loh ya. Sudah enggak sabar? Adalah laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Laut," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin.

Puan menyebut Yudo bisa langsung melaksanakan proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di DPR. "Bapak Laksamana Yudo Margono bisa segera mengikuti mekanisme DPR," kata dia.

Sebelumnya, surpres batal dikirimkan pada Rabu 23 November 2022. Sekjen DPR Indra Iskandar menyebut berdasar kesepakatan antara Ketua DPR Puan Maharani dan Mensesneg Pratikno, Surpres baru akan dikirimkan pada Senin, 28 November 2022.

"Itu akan disampaikan secara resmi pada 28 November, hari Senin besok," kata Indra pada wartawan, Rabu 23 November.

Indra menyebut alasan batalnya pengiriman surpres karena Puan saat ini tidak berada di Indonesia, melainkan sedang melakukan kunjungan kerja ke Kamboja.

"Kenapa engga jadi disampaikan hari ini, karena ibu Puan masih memimpin delegasi Indonesia pada sidang parlemen asean atau AIPA (cek) di Kamboja," pungkasnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.