Anggaran Terbatas, Pemerintah Butuh Pendanaan Lain untuk Kembangkan Transportasi Umum

Sambut P-20 Puluhan Mobil Listrik Baru Parkir di Halaman DPR — Sebanyak 55 mobil listrik mewah, Hyundai Ionic 5 terparkir rapi di parkiran DPR RI (Foto:Liputan6/Delvira H).

Liputan6.com, Jakarta - Plt Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Lukijanto, mengakui bahwa pemerintah membutuhkan tambahan dana dari pihak swasta untuk biaya pengembangan transportasi angkutan umum yang terintegrasi perkotaan. Hal ini dikarenakan APBN yang terbatas.

"Integrasi sumber pendanaan untuk pengembangan transportasi massal tentu ini dengan alokasi APBN yang terbatas untuk sektor infrastruktur dan kapasitas fiskal daerah yang terbatas, maka pendanaan yang diinisiasi oleh loan ataupun hibah juga perlu diintegrasikan dengan sumber pendanaan kreatif lainnya," kata Lukijanto dalam acara Sustainable Transportation Forum di Nusa Dua Bali, Kamis (20/10/2022).

Dia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditunjang oleh mobilitas masyarakat dan barang. Oleh sebab itu, diperlukan sistem transportasi yang terintegrasi agar perputaran ekonomi semakin cepat.

Di sisi lain, Lukijanto menyadari bahwa sektor transportasi menjadi salah satu sektor penyumbang emisi gas rumah kaca, terbesar nomor tiga di Indonesia. Untuk itu, pengembangan transformasi umum solusi menjadi salah satu solusi agar masyarakat menggunakan kendaraan listrik.

"Kita juga mengetahui bahwa sektor transportasi ini menjadi sektor penyumbang emisi gas rumah kaca ketiga terbesar di Indonesia. Oleh karena, kita perlu melakukan transformasi yaitu sektor transportasi menuju transportasi yang berkelanjutan," jelasnya.

Menko Luhut Binsar mengusulkan motor listrik Gesits sebagai kendaraan dinas PNS, sebagai bentuk dukungan keberlangsungan karya anak bangsa.

2 dari 3 halaman

Monitor dan Lakukan Kajian

Adapun Kemenko Maritim dan Investasi akan memonitor dan melakukan kajian program transportasi massal di enam daerah yang ada di Indonesia. Keenam daerah itu antara lain, Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang dan Makassar.

"Nah tentu ini dilakukan dengan berbagai strategi pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan, dimana salah satunya adalah rencana mobilitas perkotaan yang berkelanjutan dan integrasi," ujar Lukijanto.

Dia menyebut ada beberapa tantangan dalam perkembangan industri transportasi. Salah satunya, peningkatan emisi CO2 dan pengeluaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang tinggi.

"Oleh karena itu, Kemenko Marves terus mengkoordinasikan percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik termasuk pada angkutan umum sebagai solusi agar CO2 yang dihasilkan jauh lebih rendah dan sekaligus juga sebagai solusi penghematan BBM," tutur dia.

3 dari 3 halaman

Komitmen

Pemerintah pun berkomitmen mempercepat penggunaan kendaraan listrik melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 tahun 2019 dan sejumlah kebijakan turunannya. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

"Pemerintah telah mengupayakan agar insentif baik fiskal maupun nonfical dapat diberikan secara optimal untuk mendorong agar program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dapat berjalan dengan baik," pungkas Lukijanto.

Infografis Jokowi Sebut 28 Negara Antre Jadi Pasien IMF. (Liputan6.com/Trieyasni)

Kendaraan Listrik
Publik
Mobil listrik, mobil yang digerakkan dengan motor listrik,pakai energi listrik yang disimpan dalam baterai atau tempat penyimpan energi lain
Lihat Selengkapnya
Kendaraan Listrik
transportasi