Puan: Pemerintah Jangan Hanya Selesaikan Kasus Bjorka, Tapi Semua Kebocoran Data

Rapat Paripurna DPR Ke-4 Masa Sidang I — Ketua DPR RI Puan Maharani saat memberikan pidato dalam rapat paripurna DPR ke-4 masa persidangan I tahun 2022-2023 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022) (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengingatkan agar Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Data yang dibuat Pemerintah dapat menyelesaikan masalah kebocoran data dan kejahatan siber secara menyeluruh, bukan hanya dari fenomena Bjorka semata.

“Kasus kebocoran data sudah banyak terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Kami harapkan Satgas Perlindungan Data yang dibentuk Pemerintah dengan melibatkan sejumlah kementerian/lembaga bisa menyelesaikan kasus-kasus kebocoran data secara menyeluruh,” kata Puan, dalam keterangannya, Jumat (16/9/2022).

“Jadi jangan hanya untuk menyelesaikan kebocoran data dari peretas Bjorka, tapi semuanya,” sambungnya.

Puan menyebut kebocoran data sudah terjadi sejak bertahun lalu, hal itu menurutnya bukan hanya masalah keaman negara tapi juga masyarakat luas.

“Masalah kebocoran data sebenarnya kan sudah masif terjadi sebelum ini. Masalah kebocoran data juga bukan hanya menyangkut keamanan negara, tapi juga sudah tidak terhitung lagi data pribadi warga yang dibocorkan,” ucap Puan.

Jika Presiden Joko Widodo meminta relawan pendukungnya tidak memikirkan Pemilu 2024, hal berbeda justru dilakukan sejumlah petinggi partai politik. Mereka terus melakukan safari politik, dan menghadiri deklarasi pencalonan presiden, seperti yang dila...

2 dari 3 halaman

Investigasi Besar-besaran

Untuk itu, DPR mendorong agar Satgas Perlindungan Data melakukan investigasi besar-besaran. Mengingat, kata Puan, data-data masyarakat yang bocor menyangkut identitas pribadi.

“Kita tidak bisa hanya fokus pada data-data milik negara saja, tapi mengabaikan kebocoran data pribadi rakyat. Data kesehatan masyarakat tersebar, belum lagi kebocoran informasi pribadi yang digunakan oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk memasarkan produk mereka. Ini sangat mengganggu dan merugikan masyarakat,” ujar Puan.

Mantan Menko PMK itu mengatakan, kejahatan siber juga menyerang instansi maupun penyelenggara sistem elektronik (PSE) swasta. Oleh karena itu, Puan meminta Pemerintah memberi perlindungan keamanan bagi semua pihak.

“DPR berharap, investigasi menyeluruh bisa menemukan kementerian/lembaga, maupun instansi yang selama ini sering mendapat serangan siber dan/atau rentan diretas,” ungkapnya.

3 dari 3 halaman

Audit Sistem Keamanan Siber Negara

Puan juga mengingatkan pentingnya dilakukan audit sistem keamanan siber negara. Hal ini mengingat kasus kebocoran data dan serangan siber terus menerus terjadi.

“Dan tentunyu harus dibangun sistem keamanan siber yang lebih canggih lagi, termasuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi yang mumpuni,” tuturnya.

Ia juga mengklaim DPR terus melakukan pengawasan terhadap upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi masalah kebocoran data.

“Melalui Komisi I yang juga akan membentuk panitia kerja (Panja) Kebocoran Data, DPR akan terus mengawal persoalan kebocoran data yang terjadi. Dan DPR berkomitmen melindungi data pribadi masyarakat melalui RUU PDP yang sebentar lagi akan disahkan,” pungkas Puan.

Infografis Menerka Motif Hacker Bjorka dan Penanganan Badan Siber. (Liputan6.com/Abdillah)

Puan Maharani
Tokoh
Puan Maharani merupakan anak ketiga Megawati atau anak pertama Megawati dari suaminya Taufiq Kiemas
Lihat Selengkapnya
Puan Maharani
Bjorka