Emrus: Protes Melalui Unjuk Rasa Rentan Disusupi, Dialog Cara Terbaik Sampaikan Aspirasi

Aksi Demo Mahasiswa Universitas Djuanda, Dorong Motor Tolak Kenaikan Harga BBM — Puluhan Mahasiswa Universitas Djuanda melakukan aksi tolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan mendorong motornya sekitar 3 km dari Tugu Kujang hingga pintu 3 Istana Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (7/9/20222). Aksi yang dimulai sekitar pukul 14.30 WIB dari Tugu Kujang. Aksi ini merupakan simbol kekecewaan terhadap Pemerintah. (Merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta Komunikolog Emrus Sihombing mengingatkan masyarakat, terutama kelompok mahasiswa, bahwa penyampaian aspirasi secara emosional atau unjuk rasa rawan ditunggangi kepentingan lain.

Menurut dia, seharusnya mahasiswa mengedepankan dialog dengan adu ide dan gagasan dalam menyampaikan aspirasi mengenai kenaikan harga BBM.

"Demo lah dengan dewasa dan dialog, bertukar pikiran dan gagasan. Misal bikin surat permohonan dialog, kirim ke presiden. Buat satu pertemuan dan diliput media. Sehingga masyarakat bisa menilai gagasan mana yang bagus. Jangan demonstrasi mengganggu orang lain, dan bisa saja ada penumpang gelap," kata Emrus saat dihubungi, Rabu (7/9/2022).

Emrus menilai sejauh ini demokrasi di Indonesia belum dewasa, cenderung mengedepankan emosional. Padahal, mahasiswa sebagai bagian dari kelompok akademik, seharusnya menyampaikan aspirasi secara lebih elegan.

Menurut Emrus, dosen bertanggung jawab menumbuhkan kedewasaan akademik bagi mahasiswa.

"Akademisi harus mampu menyampaikan data dan fakta. Kalau tidak, tuntutan yang disampaikan amat sulit dikonkretkan, karena tidak jelas apa yang disampaikan. Jadi adu data saja, kalau BBM seharusnya tidak naik, kenapa?"

Dalam isu penyesuaian harga BBM bersubsidi, Emrus juga mengkritisi pola komunikasi pemerintah. Menurut Emrus, pemerintah seharusnya berdiskusi dengan komponen masyarakat sebelum memutuskan kebijakan. Sebab, dampak penyesuaian harga BBM sangat luas.

"Pemerintah harus berdialog dengan saudara kita di tempat terpencil atau tinggal di kantong kemiskinan kota untuk merumuskan skema atau pengaturan harga BBM. Dialog mutlak dalam negara demokrasi," tegas Emrus.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal dengan tegas mengatakan bila penolakan terhadap kenaikan harga BBM bakal terus dilakukan hingga Desember 2022 mendatang andai pemerintah tidak kunjung memenuhi tuntutan demonstran.

2 dari 2 halaman

Jokowi Tak Keberatan di Demo

Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan pendapat terkait keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Salah satunya, melalui unjuk rasa alias demo.

Jokowi memahami Indonesia merupakan negara demokrasi, di mana masyarakat bebas menyampaikan pendapat ataupun aspirasi.

Namun, dia meminta masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik.

"Ya ini negara demokrasi. Sampaikan dengan cara-cara yang baik ya," kata Jokowi kepada wartawan di Sarinah Jakarta Pusat, Senin 5 September 2022.

Sebelumnya, gelombang demo menolak kenaikan harga BBM sudah mulai terjadi pada Senin, 5 September 2022. Hal ini dilakukan pasca Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM, Sabtu 3 September.

Harga BBM subsidi jenis Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter. Kemudian harga solar subsidi naik dari Rp 5.150 jadi Rp 6.800 per liter. Pertamax juga ikut naik dari Rp 12.500 jadi Rp 14.500 per liter.

Aksi demo dilakukan oleh aktivis Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Bahkan, aksi demo tersebut sempat diwarnai kericuhan.