Panglima Andika Pastikan TNI Tidak Represif Saat Bantu Polri Jaga Demo 11 April 2022

Liputan6.com, Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa memastikan, prajurit TNI tidak akan represif saat membantu polisi menjaga aksi demonstrasi mahasiswa. Dia menyampaikan, para prajurit akan menjalankan tugasnya sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya saat membantu polisi.

Demikian kata Andika saat berkunjung ke rumah dinas Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Jakarta, Sabtu (9/4/2022).

"Kami berterima kasih sudah diingatkan oleh Ketua DPD RI. Pasukan kami memang sudah di-BKO (diperbantukan) ke Polda dan Polres untuk antisipasi aksi. Tetapi, kami tegaskan bahwa TNI dan seluruh jajaran tetap disiplin, sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya," kata Andika ke LaNyalla, seperti dikutip dari Antara.

Ketua DPD RI sebelumnya meminta aparat penegak hukum yang bertugas mengawal aksi demo mahasiswa di berbagai kota untuk memfasilitasi hak mereka menyampaikan pendapat di muka umum.

"Adik-adik mahasiswa ini sebagai saluran dari suara rakyat harus dihargai dan diterima dengan baik," kata LaNyalla sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya yang diterima di Jakarta.

Terkait itu, ia juga telah meminta kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo agar mengingatkan jajarannya yang bertugas agar tidak represif terhadap mahasiswa.

"Saya sudah telepon langsung Kapolri, saya minta agar kepolisian jangan represif terhadap aksi demonstrasi," kata LaNyalla.

Panglima TNI pada pertemuan dengan Ketua DPD RI sepakat dengan pendapat itu. Ia meyakini bahwa demo merupakan hak politik seluruh warga yang dilindungi oleh konstitusi negara UUD 1945.

"Namun jangan sampai (demonstran) merusak fasilitas umum dan infrastruktur yang ada, karena yang rugi kita semua. Suara rakyat pasti didengar oleh pemerintah," kata Andika.

Kunjungan Presiden Jokowi ke Jambi diwarnai aksi demo dari mahasiswa. Ratusan mahasiswa berunjuk rasa menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode karena dinilai tidak sesuai konstitusi.

2 dari 4 halaman

Demo 11 April 2022

FOTO: Mahasiswa Saling Dorong dengan Polisi Saat Demo di KPK — Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) saling dorong dengan polisi saat menggelar aksi di sekitar Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/9/2021). Polisi menahan mahasiswa untuk merangsek maju. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar unjuk rasa serentak di berbagai kota, utamanya di Jakarta, pada 11 April 2022.

Koordinator Media BEM SI Luthfi Yufrizal kepada media menyampaikan pihaknya telah berkirim surat ke kepolisian mengenai rencana aksi itu. Ia berharap, kepolisian tidak membubarkan paksa unjuk rasa mahasiswa tersebut.

BEM SI menargetkan ada sekitar 1.000 mahasiswa yang akan turun ke jalan. Para mahasiswa, yang berasal dari perguruan tinggi negeri dan kampus swasta itu, mendesak Presiden Joko Widodo menunjukkan sikap tegas terhadap wacana tunda pemilu dan perpanjangan masa presiden.

Kelompok mahasiswa juga meminta Presiden mengendalikan harga kebutuhan pokok dan memastikan ketersediaan sembako di pasar.

Tuntutan lainnya, kelompok mahasiswa mendesak Presiden mengusut kasus mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja para menteri.

Baru-baru ini juga beredar sebuah flyer atau selebaran ajakan aksi demo di Istana Negara, Jakarta pada 11 April 2022.

Pada Kamis (7/4/2022), terlihat dua flyer berisi ajakan aksi demo turun ke jalan pada Senin, 11 April 2022 yang beredar di media sosial dan aplikasi perpesanan.

"11 April 2022 #JakartaTutup sampai #JokowiTurun. Serentak. Mahasiswa & Rakyat Bersatu," demikian flyer tersebut.

Adapun flyer Aksi 11 April 2022 yang diperuntukkan bagi kalangan pelajar STM. Bunyi selebaran tersebut berisikan #STM Bergerak !!!, Se-Jabodetabek, Senin 11 April 2022 pukul 13.00- sampai menang."

3 dari 4 halaman

Mahfud Md Ingatkan Aparat Tak Lakukan Kekerasan Saat Amankan Demo 11 April 2022

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengingatkan agar aparat keamanan tidak melakukan kekerasan saat mengamankan aksi demo pada Senin 11 April 2022 nanti.

Mahfud Md juga melarang aparat keamanan membawa peluru tajam saat mengamankan unjuk rasa. Dia meminta aparat tidak mudah terpancing provokasi.

"Dalam menghadapi rencana unjuk rasa itu, pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penengak hukum, agar melakukan pelayanan dan pengamanan sebaik-baiknya, dan tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam, juga jangan sampai terpancing oleh provokasi," kata Mahfud usai ratas mengenai situasi politik keamanan dalam negeri, Sabtu (9/4/2022).

Dia menyatakan bahwa pemerintah memperhatikan dengan seksama dinamika yang berkembang di tengah masyarakat mengenai berbagai persoalan yang muncul. Termasuk adanya rencana unjuk rasa atau demo oleh beberapa elemen masyarakat pada hari Senin mendatang.

"Pemerintah menilai adanya unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi. Meski demikian Indonesia juga adalah negara nomokrasi atau negara hukum," kata Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengimbau agar unjuk rasa nanti dilaksanakan secara tertib dan tidak anarkis. Sebab tujuan utama unjuk rasa adalah aspirasinya dapat didengar pemerintah.

"Pemerintah mengimbau agar di dalam menyampaikan aspirasi supaya dilakukan dengan tertib, tidak anarkis, dan tidak melanggar hukum. Yang penting, aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat," ucap Mahfud Md.

4 dari 4 halaman

Usai Bertemu Wiranto, BEM Nusantara Pikirkan Ulang Ikut Demo 11 April 2022

FOTO: Mahasiswa Bagikan Takjil Saat Demo Terkait Penambangan Batu Bara di DPR — Aliansi Mahasiswa Lingkar Nusantara melakukan aksi dengan membagikan takjil di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (6/4/2022). Dalam aksinya, mereka mendesak DPR untuk segera membentuk pansus terkait penambangan batu bara. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara belum ada rencana terkait seruan aksi demo di Istana Negara, Jakarta pada 11 April 2022 yang beredar di media sosial.

Koordinator BEM Nusantara Pulau Jawa, Marzuki mengatakan, pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu terkait tuntutan yang akan disuarakan pada aksi demo 11 April 2022.

Hal itu disampaikan Marzuki usai melangsungkan pertemuan dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Wiranto di Kantornya, Jakarta, Jumat (8/4/2022).

"Belum tentu kalau dari internal kita sendiri, karena masih dalam tahap kajian. Kemarin kami sudah konsultasi, tapi belum ada kesepakatan, ikut," kata Marzuki.

Marzuki pun menepis bahwa dalam pertemuan itu, Wiranto melarang mereka turun ke jalan pada 11 April 2022 mendatang. Justru, kata dia, mereka sempat berdebat soal persoalan bangsa yang terjadi belakangan ini.

"Enggak, kami debat juga di dalam kan. (Soal) minyak goreng, terkait IKN (Ibu Kota Negara) juga," tandas dia.

Untuk diketahui, Ketua Wantimpres, Wiranto bertemu dengan perwakilan BEM Nusantara di Kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (8/4/2022).

Dalam pertemuan itu mereka bincang kurang lebih selama dua jam, membicarakan terkait isu-isu terkini mulai dari kenaikan harga minyak goreng hingga wacana penundaan Pemilu 2024.

"Hari ini atas seizin Presiden kami melakukan pertemuan dengan teman-teman mahasiswa, BEM Nusantara untuk mengkomunikasi hal-hal yang saat ini kita hadapi, yang negeri ini sedang menghadapi," kata Wiranto usai bertemu dengan BEM Nusantara di Kantornya, Jakarta Pusat.

Para mahasiswa, kata Wiranto, menyampaikan beberapa hal. Mulai dari masalah minyak goreng, kartel, hingga kenaikan bahan-bahan pokok.

"Masalah perpajakan, masalah energi, disampaikan dan yang terakhir masalah jabatan presiden 3 periode, perpanjangan penundaan pemilu," bebernya.