Jaksa Agung Jelaskan Alasan Restorative Justice Kasus Korupsi Rp 50 Juta ke Bawah

Burhanuddin mengatakan, sistem hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditegakkan oleh aparat penegak hukum saat ini masih terpaku pada tindakan represif dalam delik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara, terdapat sekitar 30 jenis tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dapat dikelompokkan menjadi tujuh bentuk tindak pidana korupsi, dan juga masih ada enam bentuk perbuatan lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

"Mencermati seluruh bentuk tindak pidana korupsi tersebut, Burhanuddin mengatakan, tidak semua jenis tindak pidana korupsi berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Dengan adanya perbedaan jenis tindak pidana korupsi, maka sudah seyogyanya mekanisme penerapan hukumnya pun juga harus dilakukan secara berbeda.

"Tidak lah tepat jika delik yang tidak berkaitan dengan kerugian keuangan negara, kita terapkan proses hukum yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Penegakan hukum harus proporsional dan profesional sebagaimana makna dari simbol timbangan yang menjadi lambang keadilan," terang Burhanuddin.

Dia melanjutkan, terhadap tindak pidana korupsi yang berkaitan atau pun tidak berkaitan dengan kerugian keuangan negara dengan nominal kerugian yang relatif kecil, misalnya di bawah Rp 50 juta, maka kiranya patut menjadi bahan diskursus bersama. Yakni apakah perkara tersebut harus dilakukan penjatuhan sanksi pidana penjara atau dapat menggunakan mekanisme penjatuhan sanksi lain.

"Misalkan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Pontianak dalam perkara pungutan liar atau pungli dengan nilai Rp 2,2 juta, apakah perkara pungli tersebut harus diproses dan disidangkan dengan mekanisme hukum tindak pidana korupsi?," katanya.

Burhanuddin menjelaskan, penanganan perkara tindak pidana korupsi dari proses penyelidikan sampai dengan eksekusi tidaklah murah. Negara menanggung biaya hingga ratusan juta rupiah untuk menuntaskan sebuah perkara tindak pidana korupsi. 

Hal itu tentunya tidak sebanding antara biaya operasional dengan hasil tindak pidana korupsi yang diperbuat pelaku alias besar pasak daripada tiang. Meski maraknya kejahatan pungli sangatlah meresahkan masyarakat dan seringkali berdampak timbulnya biaya ekonomi tinggi pada sektor industri atau pun sektor produksi, namun pemberantasannya pun sebaiknya tidak menimbulkan beban finansial keuangan negara.

Seperti misalnya penanganan kasus korupsi di wilayah Indonesia Timur yang proses pemeriksaan dan persidangannya harus ditempuh melalui jalur darat, laut, dan udara. Tindak ketinggalan menuju ibu kota provinsi guna menyidangkan perkara yang hanya berskala relatif kecil, sehingga biaya operasional yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kerugian negara yang hendak diselamatkan.

"Terlebih semangat yang terkandung dalam rezim pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini adalah pemulihan atau penyelamatan keuangan negara seoptimal mungkin. Ketentuan lain yang perlu dicermati adalah keberlakuan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yang mana setiap pemeriksaan dan penyelesaian perkara harus dilakukan dengan cara efesien dan efektif," jelasnya.

Burhanuddin menyebut, penanganan kasus korupsi berskala kecil juga bukanlah capaian yang patut dibanggakan, dan bahkan terkadang cenderung tidak dapat diterima publik. Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum justru dapat menurun karena kualitas penangangan perkara yang dilakukan hanya berada di level ikan teri dan akhirnya aparat penegak hukum dianggap idak mampu untuk melawan koruptor kelas kakap.

"Di samping itu, hal lain yang perlu dipahami adalah menyamakan kasus korupsi Rp 50 juta dengan pencurian Rp 5 juta. Dua kasus ini tidaklah sama atau tidak apple to apple. Kasus korupsi adalah tindak pidana khusus yang memiliki mekanisme yang lebih kompleks dan memerlukan biaya tinggi, serta pihak yang dirugikan adalah negara," tutur Jaksa Agung.

Terlebih, kata Burhanuddin, pada dasarnya negara sebagai korban memiliki kapasitas menghukum pelaku dengan menggunakan mekanisme atau instrumen lain di luar sanksi penjara. Tentunya suatu instrumen yang memiliki kaidah keadilan, namun bersifat ekonomis lantaran negara justru merugi lebih banyak jika harus menghukum pelaku sampai masuk ke penjara.

Jika dipaksakan, masyarakat secara tidak langsung akan menjadi korban sekunder lantaran uang negara yang seharusnya dapat disalurkan untuk kesejahteraan masyarakat malah terkuras habis hanya untuk penanganan perkara korupsi kelas teri.

"Saya menyadari jika pemberantasan tindak pidana korupsi haruslah dilakukan di semua lini dan lapisan masyarakat. Namun yang perlu dicatat adalah banyak cara untuk memberantasnya. Para pelaku tindak pidana korupsi yang perbuatannya tidak berkaitan dengan kerugian keuangan negara maupun yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, namun dengan nominal kerugian yang kecil, tetap akan kita berikan hukuman yang setimpal," ujarnya.

Penjatuhan sanksi pidana khususnya penjara sendiri bukanlah upaya balas dendam, melainkan proses edukasi pemasyarakatan dan penjeraan yang bertujuan agar pelaku menyadari kesalahannya, sehingga penjatuhan pidana adalah upaya terakhir. Bagi Burhanuddin, penerapan asas ultimum remedium dalam beberapa kasus atau delik tertentu sekiranya masih sangat relevan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.