Istana Sebut Pemerintah Tak Pernah Ikut Campur di Muktamar NU

Liputan6.com, Jakarta Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Stafsus Mensesneg) Faldo Maldini menekankan bahwa pemerintah tidak pernah berniat ikut campur dalam Muktamar ke-34 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Desember mendatang.

Adapun muktamar ini akan memilih Ketua Umum PBNU baru.

"Pemerintah tidak pernah berupaya campur tangan. Ini sepenuhnya ranah warga Nahdiyin," kata Faldo kepada wartawan, Jumat (12/11/2021).

Menurut dia, pemerintah sudah biasa dituding ikut campur tangan apabila ada pemilihan ketua umum di sebuah organisasi.

Terlebih, PBNU merupakan organisasi yang sangat besar, dimaklumi jika ada kecurigaan bahwa pemerintah akan mengintervensi.

"Isu begini sudah biasa. Pemilihan apa saja, pemerintah dicurigai akan intervensi. Ini bukan hal baru saya kira. Apalagi, itu pemilihan di organisasi sebesar NU. Kami maklumi segala pandangan," jelas Faldo.

Kendati begitu, pemerintah tak ambil pusing terkait tudingan tersebut. Dia meyakini setiap organisasi punya aturan dan independensi yang harus dilindungi.

"Ini hak konstitusional. Pemerintah akan pastikan itu terlaksana," ucap Faldo.

Yahya Staquf yang juga Anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini mengatakan, pertemuannya dengan Ma'ruf Amin membicarakan rencana digelarnya konferensi besar PBNU.

2 dari 2 halaman

Harapan

Dia pun berharap pemimpin NU yang terpilih nanti dapat berkontribusi sebesar-besarnya untuk bangsa dan negara.

Faldo menuturkan bahwa NU adalah berkah bagi semua, Islam yang rahmatan lil alamin.

Sebagai informasi, Ketua Umum PBNU Said Aqil menyampaikan harapan agar tak ada instansi pemerintah yang ikut campur dalam pemilihan ketua umum baru lembaganya di Muktamar yang digelar di Lampung, Desember 2021. Pasalnya, dia ingin ketua umum yang terpilih nantinya benar-benar pilihan NU.