Sukses

Demokrat soal Pesawat Kepresidenan: SBY Visioner Pikirkan Keselamatan Presiden Selanjutnya

Herzaky mengingatkan bahwa pengadaan pesawat Kepresidenan baru terwujud pada era Presiden SBY setelah Indonesia merdeka selama 96 tahun.

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat angkat bicara soal pernyataan Politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan terkait kritik pengecatan pesawat kepresidenan. Jubir DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan, PDIP adalah pihak yang menolak pembelian pesawat kepresidenan pada 2014.

“Kata Presiden Joko Widodo yang ketika itu masih Gubernur DKI Jakarta, Fraksi PDIP yang diwakili Tjahjo Kumolo, Maruarar Sirait tim sukses Bapak Joko Widodo waktu itu, pesawat kepresidenan belum saatnya dibeli. Menurut mereka, lebih baik buat pendidikan dan kesehatan, atau buat mengelola bencana, bahkan mengusulkan untuk dijual kembali,” kata Herzaky dalam keterangannya, Kamis (5/8/2021).

Herzaky mengingatkan bahwa pengadaan pesawat Kepresidenan baru terwujud pada era Presiden SBY setelah Indonesia merdeka selama 96 tahun.

“Baru di era Bapak Presiden SBY-lah, Indonesia berhasil membeli pesawat kepresidenan setelah 69 tahun merdeka. Betapa visionernya seorang Bapak SBY, membeli pesawat karena memikirkan keselamatan dan kepentingan presiden-presiden selanjutnya setelah Bapak SBY, yang dimulai dari Bapak Joko Widodo. Beliau pun hanya menggunakan beberapa bulan dan beberapa kali saja karena tidak setiap hari digunakan,” katanya.

Herzaky menyebut Arteria telah lupa ingatan. Dia menegaskan bahwa Demokrat tak pernah menyetujui anggaran pengecatan pesawat kepresidenan.

“Arteria ini mengidap sindrom lupa dengan UU MD3. Mimpi kali dia kalau DPR RI itu, termasuk Partai Demokrat ketika itu sudah membahas dan menyetujui pengecatan pesawat kepresidenan. Nomenklatur pengecatan pesawat itu merupakan satuan tiga, dan berdasarkan UU MD3 DPR tidak bisa mengecek sampai ke satuan tiga,” ucapnya

“Belagak bahas-bahas prosedur administrasi hukum, tapi ternyata UU MD3 saja tidak paham, lalu sebar hoax Demokrat sudah menyetujui anggaran pengecatan pesawat itu,” tambahnya.

Selain itu, lanjutnya, Pemerintah seharusnya bisa melakukan realokasi dan refokus anggaran negara untuk dipindahkan ke penanganan pandemi covid-19, termasuk anggaran buat cat pesawat kepresidenan bisa dialihkan ke anggaran untuk penanganan pandemi.

“Jadi entah memang tidak paham, atau mau berbohong, ketahuan Arteria dan teman-temannya itu tidak benar kalau berdalih ini sudah dianggarkan sejak tahun 2019, lalu sah-sah saja digunakan anggarannya,” katanya.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Momentum Tak Tepat

Terakhir, ia menyebut pengecatan pesawat momentumnya sangat tidak tepat, karena saat ini negara sekarat akibat penanganan covid-19.

“Anggaran untuk penanganan covid-19 masih banyak berhutang. Kekurangan oksigen masih terus terjadi, obat langka, vaksin malah kosong dimana-mana, dan masih banyak insentif tenaga kesehatan yang belum dibayarkan.Seharusnya setiap anggaran yang ada, diutamakan untuk menyelamatkan nyawa dulu,” katanya

“Jangan karena gagap dan gagal menangani pandemi ini, lalu menuduh pihak-pihak yang konsisten memperjuangkan nyawa rakyat seperti Partai Demokrat, hanya untuk mencari kambing hitam dan mengalihkan perhatian publik dari kegagalan pemerintah menangani pandemi,” pungkasnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.