Sukses

Penyekatan Jembatan Suramadu Ditolak Warga, Ini Kata Menko PMK Muhadjir

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta warga Madura yang menolak posko penyekatan di Jembatan Suramadu untuk bersikap kooperatif.

Sebelumnya, mereka nekat turun ke jalan dan meminta agar posko penyekatan dihentikan karena tidak ingin dilakukan pemeriksaan tes usap antigen dan PCR Covid-19.

Muhadjir memastikan fasilitas dan layanan di posko sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Menurut dia, posko penyekatan Jembatan Suramadu ini dibangun pemerintah sebagai upaya penanganan Covid-19 di Indonesia.

"Penyekatan ini salah satu langkah tastis. Lama tidaknya tergantung dari kooperatif tidaknya masyarakat. Karena itu saya minta kooperatiflah masyarakat, menahan diri dulu untuk bersedia diatur, bersedia dirancang oleh petugas," ujar Muhadjir dikutip dari siaran persnya, Selasa (22/6/2021).

Dia menekankan, kasus Covid-19 di Jawa Timur kembali melonjak, khususnya di Bangkalan, Pulau Madura. Oleh sebab itu, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan melakukan pemeriksaan di posko penyekatan Jembatan Suramadu, baik dari sisi Surabaya maupun Madura.

"Kuncinya di kesiapan, kesediaan warga untuk bekerja sama," ucapnya.

Muhadjir menyampaikan berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kota Surabaya, pemeriksaan tes usap (swab) antigen di posko penyekatan Jembatan Suramadu mencapai 3.000 hingga 3.500 sampel dalam sehari. Sejauh ini, temuan hasil positif Covid-19 sekitar 20 persen dari total pemeriksaan.

  

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

2 dari 3 halaman

Kenaikan BOR di Jatim Masuk Kategori Gawat

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melaporkan adanya kenaikan keterisian tempat tidur (bed occupancy rate/BOR) baik ICU maupun isolasi.

Kenaikan BOR ini terjadi di beberapa kabupaten/kota dengan kategori tertentu mulai dari kategori gawat yakni, di atas 80 persen hingga kategori merah diatas 90 persen.

"Kita buat kategorisasi ini untuk menyiapkan kondisi contingency plan yang diikuti dengan action plan. Hari ini juga sedang dilakukan visitasi untuk pengembangan RS lapangan di Ngawi," tutur Khofifah.

Kendati begitu, dia menuturkan beberapa rumah sakit di Jawa Timur akan menambah jumlah tempat tidur untuk pasien Covid-19. Khofifah menyebut rencana itu sudah dikoordinasikan kepada para kepala daerah yakni bupati/wali kota.

"Tentu kita tidak berharap setelah ditambah semua penuh, tentu tidak. Tapi kesiapsiagaan harus dilakukan oleh kita semua," ucap Khofifah.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: