PPP dan PAN Kompak Minta Isu Presiden 3 Periode Dihentikan

FOTO: Presiden Jokowi Tinjau Vaksinasi COVID-19 di Stasiun Bogor — Presiden Joko Widodo saat tiba di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/6/2021). Vaksinasi di Stasiun Bogor yang merupakan tempat dengan interaksi mobilitas tinggi dan wilayah aglomerasi penyangga Ibu Kota ini menyasar petugas dan pekerja stasiun serta penumpang kereta. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyatakan wacana jabatan presiden tiga periode tidak akan laku dikalangan partai politik maupun parlemen.

"Jualan isu tiga periode itu tidak laku di lingkungan partai-partai, baik yang ada di parlemen maupun parpol di luar parlemen," kata dia, Senin (21/6/2021).

Arsul mengingatkan, bahwa isu presiden tiga periode ini sengaja menjerumuskan beliau. Sehingga, tidak mungkin terjadi.

"Apalagi Pak Jokowi sendiri sudah menegaskan mereka jualan isu itu adalah orang yang cari muka, menampar atau mau menjerumuskan beliau. Demikian juga pimpinan partai-partai termasuk Bu Megawati sendiri menolaknya," ungkap Arsul.

Untuk sikap PPP, akan tetap taat pada konstitusi amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyebut masa jabatan presiden dua periode.

PPP punya sikap sejauh ini taat berkonstitusi, masa jabatan presiden dua periode," jelas Arsul.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo membela Menteri Pertahanan Prabowo Subianto soal kunjungan kerja ke luar negeri. Jokowi menyebut pihak yang mempertanyakan tujuan Prabowo ke luar negeri tak paham diplomasi pertahanan.

2 dari 2 halaman

PAN Juga Menolak

Senada, Politikus PAN Saleh Daulay juga menolak wacana periode tiga periode ini.

"Sesuatu yang bertentangan dengan UUD 1945 itu tidak boleh dibesar-besarkan, itu bisa bikin gaduh, polemik sehingga harus segera dihentikan," kata dia.

Saleh menuturkan, Jokowi sudah menyatakan tidak ingin masa jabatan presiden tiga periode. Jokowi, kata Saleh, tidak ingin mengingkari amanat reformasi. Sebab itu, para pendukung Jokowi jangan memperlebar polemik tersebut karena hanya akan merugikan mantan gubernur DKI Jakarta itu.

"Dalam hal ini kami meminta kepada para pendukung Jokowi jangan memperlebar masalah ini, yang pada intinya nanti justru bukan menguntungkan Jokowi tapi malah merugikan Jokowi," kata dia.

Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com

Bahas Peluang Investasi, CEO Apple Tim Cook Temui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan

DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
PPP
Presiden Tiga Periode