Rizka Anungnata Penyidik yang Tak Lulus TWK Yakin Jokowi Masih Peduli dengan KPK

KPK Rilis Indeks Penilaian Integritas 2017 — Pekerja membersihkan debu yang menempel pada tembok dan logo KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11). Pemprov Papua merupakan daerah yang memiliki risiko korupsi tertinggi dengan. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Satuan Tugas Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (Kasatgas Penyidik KPK) Rizka Anungnata yang dibebastugaskan pimpinan KPK masih yakin Presiden Joko Widodo atau Jokowi peduli dengan agenda pemberantasan tindak pidana korupsi.

Rizka yakin Jokowi akan kembali menyampaikan arahannya soal polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang membebastugaskan 75 pegawai KPK.

"Kita masih yakin Presiden akan mengeluarkan kebijakannya. Kemarin saja kan beliau sudah menyampaikan arahan, kalau Presiden dari awal tidak peduli, dia pasti tidak akan memberikan arahan," ujar Rizka berbincang dengan Liputan6.com dikutip Minggu (6/5/2021).

Presiden Jokowi diketahui sempat meminta agar pimpinan KPK dan pihak terkait mengikuti putusan Mahkamah Konstirusi terkait uji materi UU KPK. Pada putusannya, MK meminta agar proses peralihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) tak merugikan pegawai.

Jokowi juga meminta agar tidak ada pegawai KPK yang dipecat akibat tak lulus TWK. Jokowi berpandangan, mereka yang tak lulus TWK masih bisa dibina melalui program bela negara.

Namun, arahan Jokowi tersebut tak diindahkan pimpinan KPK dan pihak terkait. 75 pegawai tak lulus TWK, 51 di antaranya akan dipecat dan hanya 24 pegawai lainnya yak akan dibina. 51 pegawai dipecat dianggap sudah tidak bisa lagi dibina.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Wadah Pegawai KPK sampaikan sikap terkait keterangan Pimpinan KPK dan BKN pada hari ini (25/5) terkait nasib 75 pegawainya yang tidak lolos asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). 51 pegawai diantaranya resmi diberhentikan.

2 dari 2 halaman

Dugaan Rizka

Rizka menduga, antara 51 pegawai dipecat dan 24 dibina tak ada perbedaan. Dia menduga pimpinan KPK hanya ingin memecah belah kekuatan dari 75 pegawai yang tak lulus TWK dengan label bisa dibina dan akan dipecat.

"Ya kalau saya menduga seperti itu, karena apa, karena tadinya kan 75, cuma bagaimana mungkin dari 75 menjadi 51 dan 24, berarti kan tesnya sendiri itu tidak ada standar yang jelas, coba anda bisa menilai, anda ada ujian tes masuk perguruan tinggi, kalau sudah dibilang 75 tidak lulus, ya berarti memang tidak lulus," kata dia.

Selain itu, Rizka menduga tak ada standarisasi yang jelas dalam TWK ini. Dia merasa heran pimpinan KPK bisa seenaknya mempermainkan para pegawai. Rizka yakin, 75 pegawai KPK yang dibebastugaskan memang sudah ditarget untuk disingkirkan.

"Tapi begitu ada negosiasi, ada rapat khusus antara mereka, ternyata 24 yang bisa diselamatkan, menurut mereka yah, cuma saya yakin dari 24 ini nanti pasti akan seperti itu (tetap disingkirkan), karena apa, karena (nama-nama 75 pegawai) sudah dituliskan dulu di awal sebelum tes," kata dia.

Paparan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak Terkait Penahanan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali