Penyidik Ungkap Cara Pelemahan dengan Memutus Simpul Kekuatan KPK

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah dan wakil rakyat di DPR menolak disebut melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun beberapa pihak tetap menyuarakan ada dugaan pelemahan yang sengaja dilakukan pemerintah dan DPR.

Salah satu yang menyebut pemberantasan korupsi oleh KPK tengah dilemahkan adalah Kasatgas Penyidik Rizka Anungnata. Rizka membeberkan beberapa faktor yang dilakukan pemerintah, DPR dan pihak terkait dalam pelemahan KPK.

"Posisi KPK sekarang memang dalam posisi dilemahkan. Kan faktor-faktor (melemahkan) penegakkan hukum itu kan ada macam-macam lah yak, yang pertama dari UU-nya, yang kedua dari aparaturnya, yang ketiga dari budaya organisasinya, yang keempat dari masyarakatnya, yang kelima dari, ya ... ada, lah," ujar Rizka berbincang dengan Liputan6.com, Minggu (6/5/2021).

Rizka enggan mengungkap faktor kelima yang bisa melemahkan penegakkan hukum, dalam hal ini KPK.

Menurut Rizka, faktor awal yang dilakukan untuk melemahkan KPK yakni dengan mengubah UU Nomor 30 Tahun 2002 menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019. Revisi UU KPK lama menjadi UU KPK baru ini banyak ditentang masyarakat namun pemerintah dan DPR tetap mengesahkan.

Rizka menyebut, meski UU KPK telah diubah, namun aparat penegak hukum di dalamnya masih bisa bekerja memberantas korupsi. Terbukti penyelidik KPK masih bisa melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan tim penyidik masih bisa mengembanhkan sebuah kasus-kasus besar.

"UU-nya sudah diubah, ya, tapi dengan diubahnya UU itu dengan keadaan yang sekarang, atau dengan UU yang sekarang itu kita masih bisa bergerak, karena aparatur di dalamnya masih bisa eksis," kata Rizka.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: