Sukses

HEADLINE: Fenomena Pingpong Covid-19 Sumatera-Jawa, Antisipasi Sudah Ampuh?

Liputan6.com, Jakarta - Lebaran Idul Fitri 2021 menjadi perhatian serius pemerintah agar tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19, seperti yang kerap terjadi usai momen libur panjang. Pengendalian arus mudik dan arus balik lebaran pun menjadi tolok ukur dalam mengantisipasi terjadinya fenomena pingpong

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo tak mau fenomena pingpong dan balon terjadi saat arus balik Lebaran 2021. Analogi pingpong dan balon disampaikan Doni pada Rapat Pemenuhan Tenaga Kesehatan Swabber dan Swab Antigen untuk 21 titik Penyekatan Jalan Toll Pulau Jawa beberapa hari lalu.

"Kita tidak ingin teori bola pingpong ini terjadi. Pemerintah berupaya untuk melakukan penyekatan, diharapkan bisa berhasil," kata Doni dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Minggu (16/5/2021).

Bukan tanpa sebab analogi pingpong dan balon mencuat. Doni Monardo menerima laporan dari PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP), bahwa sejak 22 April-15 Mei 2021, tercatat 440.014 orang menyeberang dari Jawa ke Sumatera.

Dengan begitu, jumlah 440.014 orang ini yang diperkirakan akan kembali menyeberang ke Jawa lewat Pelabuhan Bakauheni. Tanpa terkecuali, semua penyeberang harus dipastikan menjalani rapid test dan menunjukkan dokumen tes negatif Covid-19.

Yang positif Covid-19 bukan diputarbalik, melainkan langsung dikarantina. "Jangan sampai terjadi fenomena pingpong," ujarnya.

Yang dimaksud Doni soal fenomena pingpong adalah pergerakan tik-tok, bolak-balik antara Jawa dan Sumatera dalam mengoper virus corona. Ibaratnya, saat Pulau Jawa banyak zona merah dan Sumatera berzona kuning dan hijau, lalu para penyeberang dari Jawa membawa virus corona ke Sumatera.

Saat ini, kondisinya terbalik, kasus Covid-19 di Jawa relatif landai. Banyak daerah berzona kuning dan hijau. Sedangkan hampir sebagian besar daerah di Sumatera berzona oranye dan merah.

Mantan Danjen Kopassus ini tidak mau karena keteledoran di perbatasan atau area penyeberangan, maka virus corona balik lagi ke Jawa. "Sebab, kalau itu yang terjadi, sama saja pingpong ya tidak akan selesai-selesai (menekan kasus Covid-19)," ucap Doni Monardo.

Demi mencegah adanya perpindahan tersebut, Satgas Covid-19 telah menyiapkan alat tes antigen untuk memastikan masyarakat pelaku perjalanan dari Pulau Sumatera yang akan masuk ke Pulau Jawa bebas dari Covid-19.

"Ada stok di BPKP sebanyak 50.000 antigen, kemudian milik Dinkes Provinsi Lampung 12.000 sudah terdistribusi, dan sudah dalam pelayaran dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauheni sebanyak 200.000 rapid test antigen. Jadi kami yakin dengan jumlah tersebut akan bisa memadai," kata Doni. 

Selain alat tes antigen, Doni menyebut pihaknya telah menyiapkan tempat isolasi bagi mereka yang reaktif Covid-19 untuk dilakukan karantina. Seperti wisma atau rusun yang tersebar di wilayah tersebut.

"Jadi mereka yang reaktif setelah diperiksa swab antigen akan dibawa ke ruang isolasi. Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan beberapa fasilitas tempat isolasi yaitu wisma dan juga rusun yang ada," jelas Doni.

Penyekatan juga perlu dilakukan di daerah perbatasan dengan negara tetangga. Seperti halnya Kalimantan Barat yang dalam beberapa bulan terakhir menerima banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia. 

"Di antara mereka, tidak sedikit ada yang positif Covid-19. Kami memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang sudah bekerja keras. Ini bagian dari wujud nyata kita berkontribusi kepada negara dalam menghadapi perang melawan Covid-19."

Di sisi lain, para pekerja migran sudah diminta untuk menunda kepulangan selama masa peniadaan mudik Lebaran 2021. Kendati, para PMI termasuk Warga Negara Asing (WNA) yang telah tiba di Indonesia tetap dilakukan penanganan protokol kesehatan, yakni tes PCR dan wajib karantina.

2 dari 5 halaman

Pemudik Diminta Karantina Minimal 5 Hari

Doni Monardo mengimbau, para pemudik yang kembali dari kampung halaman agar menjalani karantina minimal lima hari setelah tiba di tempat tujuan. Hal ini berlaku bagi warga yang telanjur mudik dan akan bersiap kembali ke daerah asal tujuan dalam masa arus balik Lebaran 2021.

Upaya karantina tersebut untuk memastikan mencegah penularan Covid-19 yang dibawa para pemudik. Fasilitas karantina pun sudah disiapkan masing-masing daerah bila ada pemudik yang positif Covid-19. Warga juga bisa melakukan karantina mandiri. 

"Yang kita perhatikan, pasca Idulfitri, banyak warga kembali dari kampung halaman, apakah itu yang melakukan mudik, walaupun dilarang atau yang ada aktivitas lainnya. Ini tantangan kita juga, masih ada 7 persen atau sekitar 18,9 juta orang yang nekat mudik walau sudah dilarang," kata Doni saat Rapat Koordinasi Satgas Nasional, Minggu (16/5/2021).

"Dengan dinamika itu, saya mengimbau kepada seluruh Sekda. Ya, ada juga Sekda yang sudah menyampaikan dilakukan karantina bagi mereka yang kembali bepergian minimal 5 hari."

Lebih lanjut, Doni Monardo mengharapkan, karantina bagi warga yang akan kembali ke daerah tujuan dapat dilakukan dengan baik. "Saya harapkan kebijakan ini bisa dilakukan oleh seluruh provinsi, terutama provinsi-provinsi yang memang akan menerima para pemudik kembali ke tempat semula," ucapnya. 

Karantina juga dilakukan untuk menekan agar tidak terjadi fenomena pingpong dan balon. Yang dimaksud fenomena pingpong adalah kasus aktif Covid-19 dapat berpindah-pindah antar-wilayah.

Sementara analogi fenomena balon terjadi ketika protokol kesehatan diterapkan ketat, balon mengembang, sedangkan sisi lain akan mengempis bila bagian yang ditekan dilepaskan (protokol kesehatan kendor).

"Karantina ini perlu bagi mereka yang bepergian (mudik), kenapa demikian? Kita lihat jangan sampai terjadi pingpong atau teori balon, terutama ketika kembali dari satu wilayah Sumatera menuju Jawa (membawa Covid-19 dari Sumatera ke Jawa)," jelas Doni Monardo.

"Ini harus kita hindari. Apalagi Sumatera dalam beberapa bulan terakhir ini mengalami peningkatan, baik kasus aktif, angka kematian dan keterisian BOR (Bed of Occupancy Rate) di sana. Sementara, perkembangan Covid-19 di Pulau Jawa berada pada posisi relatif tenang." 

Efek Lebaran Baru Terlihat 2-3 Pekan ke Depan

Doni Monardo menyebut, Indonesia bisa merasa nyaman bila pertengahan Juni 2021 Covid-19 masih terkendali. Dalam hal ini, keberhasilan antisipasi arus balik mudik dan pencegahan lonjakan Covid-19 masa libur Lebaran 2021 baru akan terlihat Juni mendatang.

Salah satu contoh yang menjadi sorotan, hampir semua daerah di Pulau Sumatera berada pada zona oranye dan merah penyebaran Covid-19. Kondisi ini relatif meningkat selama sebulan terakhir.

Berdasarkan data Satgas Covid-19 per 15 Mei 2021, tren kasus aktif Covid-19 meningkat di sejumlah provinsi di Sumatera meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Data terbaru ini dihitung menggunakan metode perhitungan sampel 7 days moving average.

"Kita berharap kesadaran kolektif dari seluruh komponen masyarakat untuk bisa mengontrol diri masing-masing. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena enggak bisa melakukan kontrol," katanya usai Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/5/2021).

"Kita akan bisa merasa nyaman apabila pertengahan Juni nanti, kondisi Covid-19 di Tanah Air masih terkendali," imbuh Doni Monardo.

Sementara itu, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan bila efek libur Lebaran 2021 bartu mulai tampak pada dua atau tiga pekan ke depan.

Karenanya, dia meminta agar masyarakat tidak terlena dengan data penambahan kasus Covid-19 yang saat ini mengalami penurunan.

"Seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa efek dari libur panjang maupun suatu kegiatan masyarakat dapat dilihat dalam rentang waktu dua hingga tiga minggu setelah periode tersebut," kata Wiku dalam video YouTube BNPB, Selasa (18/5/2021).

Selain itu, dia juga meminta agar masyarakat yang sempat melakukan perjalanan mudik dapat melakukan karantina mandiri selama lima hari sebelum melakukan aktivas seperti biasa.

"Kepada seluruh anggota masyarakat yang baru saja kembali dari berpergian, mohon sekali lagi agar melakukan karantina mandiri 5x24 jam sebagai bentuk tanggung jawab terhadap orang-orang di sekitar kita," ucapnya.

Wiku juga meminta agar perusahaan ataupun perkantoran dapat mewajibkan karyawannya untuk melakukan karantina mandiri usai mudik.

3 dari 5 halaman

Penyekatan Dinilai Tak Efektif

Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono menilai bahwa upaya-upaya yang dilakukan Satuan Tugas Covid-19 untuk mencegah kenaikan kasus corona di Pulau Jawa akibat penularan pemudik dari Sumatera, tidak efektif.

Pandu berpendapat, upaya Satgas seperti penyekatan, swab antigen, dan penyediaan tempat isolasi tidak efektif karena kebijakannya tidak menyeluruh. Yang efektif menurut Pandu adalah kebijakan yang benar-benar melarang sesuatu yang berpotensi meningkatkan kasus Covid-19.

“Semua usaha kemarin itu enggak efektif menurut saya. Jika Satgas tahu konsep mobilitas penduduk itu meningkatkan risiko, apapun yang menyebabkan mobilitas penduduk dicegah. Kalau enggak bisa mencegah artinya membiarkan penularan terjadi,” ujar Pandu kepada Liputan6.com melalui sambungan telepon, Selasa (18/5/2021).

Menurut dia, swab antigen dan berbagai upaya lain seolah tidak berarti. Jika tidak ingin ada penambahan kasus maka dari awal semuanya perlu dibatasi. Pada kenyataannya, kata Pandu, sekarang ini orang mudik lebaran dilarang, tapi yang berwisata diperbolehkan.

“Seharusnya seluruh pergerakan baik wisata, pergerakan antarkota, antarwilayah, itu benar-benar ditekan dari awal, tapi kan enggak, makanya ada bocor di mana-mana, masyarakat ikut bingung kenapa yang ini boleh dan yang itu tidak boleh.”

Kata Pandu, sejauh ini masyarakat seolah hanya dijadikan objek, disuruh-suruh, dilarang-larang, tapi tidak pernah diajak mengatasi masalah bersama, tidak didengar, dan diedukasi.

Pandu juga mengatakan bahwa Covid-19 akan mengikuti perpindahan orang. Selama orang bergerak, selama itulah risiko terjadi peningkatan kasus. Sedang, pergerakan bukan hanya mudik tapi juga mobilitas lain yang terkait perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain.

Kebijakan penyekatan termasuk tidak efektif menurut Pandu, karena pada kenyataannya tidak semua orang dapat disekat. Ada pula orang-orang yang berhasil lolos.

Sedang, kebijakan swab antigen juga tidak menjamin keberhasilan upaya penurunan kasus. Kecukupan alat perlu diperhatikan secara mendalam. Termasuk pada antisipasi bahwa jumlah pemudik yang kembali biasanya lebih banyak dari pemudik yang berangkat.

“Mereka biasanya membawa keluarga atau kerabat sehingga jumlah arus balik mudik lebih banyak,” tutupnya.

Epidemiolog Dicky Budiman menuturkan, fenomena pingpong mempertegas bahwa selama pandemi ini belum berakhir, tidak ada wilayah di Indonesia yang aman dari Covid-19.

"Dan untuk diketahui memang secara nasional kita itu masih dalam gelombang pertama yang masih memanjang, menguat, memburuk," ujar Dicky saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (18/5/2021).

Peneliti pandemi dari Griffith University ini menyatakan bahwa, situasi Covid-19 di Indonesia saat ini belum landai dan terkendali. Memang kondisi pandemi di sejumlah daerah beragam, ada yang sudah membaik, masih buruk, bahkan memburuk. 

Namun yang jadi persoalan, kapasitas testing dan tracing di Indonesia masih belum merata. Menurut dia, pengetesan dan pelacakan di sejumlah daerah di luar Jakarta masih buruk dan tidak memadai karena tak sesuai dengan skala penduduk ataupun eskalasi pandeminya.

"Jadi yang tidak sesuai dengan skala penduduk itu minimal tidak tercapai tes 1 per seribu orang per minggu. Nah kalau tidak sesuai eskalasi itu hasil posivity rate-nya masih di atas 5 persen," kata Dicky.

"Itu yang membuat kita tidak bisa terlalu valid mengatakan apa Jawa sekarang dengan Sumatera buruk mana, ya enggak tahu juga secara validnya, karena potensinya saat ini bisa sama sebetulnya, ini karena terbatasnya kapasitas testing tracing," imbuhnya.

Selain itu, kewajiban tes antigen terhadap pemudik di lokasi penyekatan juga dinilai tidak efektif mencegah lonjakan Covid-19 pascalibur lebaran. Karena orang yang saat dites hasilnya negatif tak menjamin tidak akan menularkan virus corona di tempat tujuannya.

Menurut Dicky yang lebih efektif adalah pemerintah mewajibkan semua orang yang melakukan mobilitas menjalani isolasi selama 10 hingga 14 hari. Langkah itu juga harus didukung dengan kesadaran masyarakat semata-mata untuk memutus rantai penularan Covid-19. 

"Masyarakat harusnya bersadar diri untuk karantina sajalah di rumah, setelah sampai 10 hari diem di rumah, kalau paling cepat 7 hari. Apalagi kalau sudah dites tadinya negatif ya sudah 7 hari lah di rumah untuk melakukan karantina, karena itu paling penting untuk memutus tranmisi itu," katanya mengakhiri.

4 dari 5 halaman

Persiapan DKI Antisipasi Lonjakan Kasus Pascalebaran

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi menghadapi potensi lonjakan kasus Covid-19 pascalibur Lebaran 2021. 

Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti menyatakan, usai libur panjang seringkali terjadi lonjakan kasus positif corona, seperti saat Natal dan Tahun Baru beberapa waktu lalu.

"Meskipun pemerintah telah mengimbau masyarakat untuk tidak mudik dan melakukan penyekatan, tapi kami tetap mewaspadai adanya potensi klaster hasil dari bepergian ini," kata Widyastuti dalam keterangan tertulis, Selasa (18/5/2021).

Lanjut dia, saat libur Hari Raya Idul Fitri mayoritas warga Ibu Kota melakukan perjalanan ke wilayah Jawa, Sumatera Utara, dan Bali.

Widyastuti menyatakan, pihaknya mengantisipasi potensi lonjakan kasus Covid-19 dengan menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan atau faskes.

"Per tanggal 17 Mei 2021, Dinkes DKI Jakarta menyiapkan 6.633 tempat tidur isolasi dan 1.007 fasilitas ICU," ucapnya.

Dia menambahkan bahwa tingkat keterisian faskes di ibu kota masih tergolong dapat dikendalikan jika dinilai dari kapasitas yang ada, yakni untuk tempat tidur isolasi telah terisi 1.724 atau 26 persen.

"Dan ICU terisi 338 pasien atau 34 persen. Artinya, kapasitas tempat tidur isolasi dan ICU masih di atas 50 persen," jelas dia.

Pemprov DKI juga memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro di Jakarta hingga 31 Mei 2021. Hal tersebut beradasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 615 Tahun 2021 dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2021.

Perpanjangan PPKM mikro tersebut sebagai bentuk antisipasi adanya lonjakan kasus Covid-19 pascalibur Hari Raya Idul Fitri.

Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet di Jakarta juga tengah bersiap menghadapi lonjakan kasus Covid-19 pascalibur Lebaran 2021. Saat ini, tingkat keterisian tempat tidur di RSD Wisma Atlet yakni 16,22 persen yang merupakan capaian rekor terendah.

“Ini adalah rekor terendah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Mohon kiranya ini bisa kita jaga karena periode sebelumnya Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet pernah mencapai BOR (keterisian tempat tidur) sampai dengan sekitar 90-an persen,” kata Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo, Senin (17/5/2021).

Pada periode sebelumnya, kata Doni, keterisian tempat tidur rumah sakit di beberapa provinsi di Pulau Jawa bahkan lebih dari 100 persen. Namun, menurut dia, kondisi Covid-19 sekarang ini sudah relatif terkendali, salah satu barometer terkendalinya kasus Covid-19 antara lain adalah keterisian tempat tidur rumah sakit.

“Kita akan bisa merasa nyaman apabila pertengahan Juni nanti kondisi Covid di Tanah Air masih terkendali,” kata Doni.

5 dari 5 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: