Sukses

4 Kader Demokrat Bicara Usai Moeldoko Terpilih Jadi Ketum Versi KLB Sumut

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat  terbelah menjadi dua kubu. Ada kubu Moeldoko yang baru terpilih sebagai ketua umum pada Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Jumat, 5 Maret kemarin dan kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang terpilih pada Kongres Demokrat 2020.

Meski begitu dengan tegas AHY menyatakan, tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan di tubuh Partai Demokrat.

"Tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepenguruasn, saya AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan legitimate," tegas AHY saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta.

Menyikapi hasil KLB Sumut, Putra dari Susilo Bambang Yudhoyono (AHY) ini menyebut KLB yang digelar sejumlah kader dan mantan kader Demokrat adalah ilegal dan inkonstitusional.

AHY bahkan menyebut sikap yang ditunjukkan Moeldoko tak menunjukkan sikap seorang ksatria saat tidak mau mengakui ada upaya paksa untuk menggulingkan posisinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.

"Bagi kami, sikap dan perilaku KSP Moeldoko bukanlah perilaku kesatria," ungkap AHY saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat, 5 Maret 2021.

Belakangan, sejumlah kader Demokrat dari sisi AHY pun berkomentar atas hasil KLB di Sumut. Senada dengan sang ketua umum, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan KLB Sumut oleh Moeldoko CS dinilai inkonstitusional. 

Dia juga menegaskan, kegiatan KLB Sumut yang telah memilih Moeldoko tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat yang sah. 

"Yang sama sekali tidak sesuai dengan AD/ART yang sampai hari ini terdaftar tercatat dalam lembaga negara Kementerian Hukum dan Ham," ujar Andi.

Sementara itu, kader Demokrat dari kubu AHY lainnya menyebut, ada dugaan kubu Moeldoko Cs tengan menyusun rencana agar hasil Konggres Luar Biasa di Sumut dapat disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM).

Berikut deretan kader kubu AHY yang ikut bersuara usai kisruh terjadi di tubuh Partai Demokrat

  

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

2 dari 6 halaman

Hinca Pandjaitan

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan membantah pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md yang menyebut kisruh Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara adalah masalah internal partai politik (patpol).

Ia mengingatkan bahwa Moeldoko adalah orang luar Demokrat.

"Ada pihak dari lingkar kekuasaan yang secara terang benderang telah melakukan praktik amoral ke dalam Partai Demokrat. Ini jelas bukan persoalan internal," kata Hinca lewat akun Twitternya, Sabtu, 6 Maret 2021.

Hinca meminta Menko Polhukam segera menindak Moeldoko demi integritas istana."Seharusnya Prof @mohmahfudmd beserta jajaran istana bergerak karena ini persoalan integritas pejabat istana. Sudah beberapa kali kami sampaikan melalui surat resmi berkenaan dengan ini," ucapnya.

Dia juga meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera membina Moeldoko selaku anak buahnya.

3 dari 6 halaman

Kamhar Lakumani

Sementara itu, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menduga saat ini kelompok Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara sedang menyusun taktik untuk mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham.

"Kami mendeteksi saat ini kelompok KLB abal-abal sedang menghubungi dan menekan para Ketua DPD dan Ketua DPC untuk balik badan mendukung gerombolan GPK PD dengan klaim mereka akan mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham," kata Kamhar dalam keterangan pers, Sabtu, 6 Maret.

Dia pun meminta pada para DPD dan DPC agar tidak takut jika dihasut oleh KLB pimpinan Moeldoko. Sebab dia mengklaim AD/ART yang dimiliki kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono adalah yang sah.

"Sebagai pemegang hak yang sah secara konstitusional. Jangan kita bernegosiasi dengan para pembegal yang berusaha merampok rumah kita bahkan mengambil alih rumah kita secara paksa," ungkapnya.

Sebab kata dia bukan hanya sekedar menistakan harga diri dan martabat, tetapi kata dia sebagai kader, hal tersebut juga sama halnya membenarkan tindakan mereka.

"Kita ketahui bersama tak ada legal standing dan satu pun klausul dalam AD/ART yang bisa dipenuhi untuk terselenggaranya KLB Partai Demokrat," jelasnya.

Kamhar bahkan mengajak seluruh Ketua DPD dan Ketua DPC Partai Demokrat se-Indonesia tak gentar menghadapi tekanan-tekanan dari kubu KLB abal-abal. Tetap rapatkan barisan dan jaga soliditas.

4 dari 6 halaman

Andi Mallarangeng

Lain halnya dengan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng. Dia menyebut Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko sebagai begal partai.

Hal itu karena terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang dinilai inkonstitusional.

"Bahwa kemudian ada orang-orang yang dengan nafsu kekuasaan yang begitu besar menjadi begal poltik, begal partai. Mau-maunya jendral bintang empat kemudian melakukan hal seperti ini," kata Andi dalam diskusi TrijayaFM, Sabtu, 6 Maret 2021.

Menurutnya apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menggelar KLB Partai Demokrat di Deli Serdang kemarin seperti zaman orde baru. Sebagaimana terpilihnya Moeldoko yang menjadi ketua umum dengan memanfaatkan elemen kekuasaan menggangu partai lain.

"Yang zaman orde baru memang modelnya begini, kita salah ekspetasi barang kali bahwa ketika reformasi mereka yang berkuasa akan melakukan etika politik yang baik. Karena 10 tahun SBY berkuasa tidak pernah mengganggu partai orang," ujarnya.

"Tiba-tiba sekarang ini ada element kekuasaan yang berada di lingkaran dalam presiden, berusaha mengambil alih partai orang lain. Dengan kekuasan dan uang bersekongkol dengan beberapa mantan kader dan kader yang tidak jelas lalu kemudian membuat KLB abal-abal," sambungnya.

Andi pun bahkan meminta Presiden Joko Widodo untuk angkat suara.

"Waktu itu kita mengirim surat dari Ketum kepada Pak Jokowi, karena ketika Pak Moeldoko bertemu dengan kader-kader kami. Dia sudah bicara bahwa tentang dia didukung oleh 'pak lurah' dan sejumlah menteri yang lain dan makanya kita mengirim surat dan bertanya kepada Presiden Jokowi. Jadi benar enggak, kata-kata Moeldoko ini bahwa dia sepengetahuan Pak Jokowi dan direstui sejumlah menteri," kata Andi dalam diskusi TrijayaFM, Sabtu, 6 Maret kemarin.

Dia pun memandang seharusnya negara hadir atas apa yang dilakukan oleh Moeldoko dan sejumlah mantan Kader Demokrat, karena secara ilegal ingin mengganggu dan merebut kursi Ketua Umum AHY.

5 dari 6 halaman

Taufik Rendusar

Sementara itu, Bakomstra DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Taufik Rendusara menyatakan, bahwa pada hari ini, Minggu (7/3/2021), akan dilakukan cap jempol darah kesetiaan terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di partai berlambang Mercy tersebut.

Cap jempol darah DPD Demokrat Jakarta ini, lanjut dia, guna mengikrarkan kesetiaan kader terhadap AHY. Selain cap jempol, mereka akan menandatangani ikrar itu.

"Betul, disertai tanda tangan," sebut Taufik.

Cap jempol ini bakal menggunakan darah sungguhan para kader yang didapat dari menusuk ibu jari mereka oleh petugas kesehatan.

"Sesuai protokol kesehatan, cap darah dilakukan oleh petugas medis penusukan jarumnya. Seperti tes kolesterol dan atau gula darah satu simpatisan satu jarum," jelas Taufik.

6 dari 6 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: