PPKM Tak Efektif, Pimpinan DPR Ingatkan soal Libur Imlek dan Idul Fitri

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali yang diterapkan 11-25 Januari tidak efektif. Karena itu, pimpinan DPR meminta kembali memformulasi ulang kebijakan tersebut demi menekan Covid-19.

"Oleh karena itu, memang perlu dipikirkan formulasi ulang tentang bagaimana kita tidak membuat atau mengatasi lonjakan Covid-19," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, kepada wartawan, Senin (1/2/2021).

Karena itu, dia meminta pemerintah melakukan deteksi dini apa saja hal yang membuat lonjakan kasus Covid-19.

Salah satunya politisi Gerindra ini mengingatkan untuk mengantisipasi libur panjang saat Imlek dan hari raya Idul Fitri. Pasalnya, libur panjang menjadi penyebab meningkatnya angka Covid-19.

"Oleh karena itu, kami mengimbau kepada pemerintah untuk mewaspadai atau merencanakan ulang mengenai usulan atau rencana libur panjang yang direncanakan oleh pemerintah. Karena setiap libur panjang itu pasti akan terjadi lonjakan Covid-19," kata Dasco.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan di Jawa-Bali 11-25 Januari 2021 tak berjalan efektif.

Dia menyebutkan, salah satu buktinya kasus Covid-19 tidak menurun, malah melonjak naik di sejumlah provinsi.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat kabinet terbatas yang digelar Jumat, 29 Januari 2021, yang videonya baru diunggah oleh Sekretariat Presiden pada Minggu (31/1/2021).

"PPKM tanggal 11 Januari sampai 25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi, indeks mobility-nya ada. Sehingga, di beberapa provinsi, covid-nya masih naik," kata Jokowi.

Dia menegaskan, PPKM diterapkan untuk membatasi mobilitas masyarakat sehingga penyebaran virus corona dapat terkendali. Namun, dia melihat tidak ada ketegasan saat menjalaninya.

"Sebenarnya esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, namanya saja pembatasan kegiatan masyarakat. Tetapi, yang saya lihat di implementasinya, ini kita tidak tegas dan konsisten," ungkap Jokowi.