Curhat Mitra BGN: Dapur Disuspend, Utang Menumpuk, Disalahkan Saat Keracunan

Liputan6.com, Jakarta - Massa yang tergabung dalam Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional (AMBGN) Indonesia mengadu ke DPR. Mereka menyampaikan keluh kesar setelah 13 ribu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak bisa beroperasi dan terkena suspensi.

Mereka diterima Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa serta Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari.

Ketua Umum AMBGN sekaligus Panglima Aksi, Sawaluddin Aweng, mengatakan para mitra telah mengeluarkan modal besar untuk membangun fasilitas pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun kini dihadapkan persoalan operasional dan utang.

“Ada 13.000 dapur yang hari ini tidak dioperasionalkan, bahkan ada yang disuspen oleh Kepala BGN yang baru,” kata Sawaluddin di hadapan pimpinan DPR, Kamis (1/10/2026).

Dia mengklaim total investasi yang dikeluarkan para mitra untuk membangun SPPG mencapai Rp 26 triliun. Angka itu dihitung dari sekitar 13 ribu dapur dengan investasi sekitar Rp 2 miliar per dapur.

“Mereka mengeluarkan uangnya miliaran rupiah untuk membangun dan menyukseskan program prioritas presiden yang namanya makan bergizi gratis,” ujarnya.

Sawaluddin mengatakan sebagian mitra kini terlilit utang karena modal pembangunan dapur berasal dari pinjaman. Dampaknya, sejumlah mitra menghadapi penagihan dari bank, rentenir hingga debt collector.

“Mereka rela berutang, Pak. Lalu ketika ada kejadian luar biasa, ketika ada keracunan, mereka yang dituduh maling, mereka yang dituduh koruptor, mereka yang dituduh mencuri,” katanya.

Massa meminta BGN dan pemerintah memberi kepastian mengenai status kemitraan, hak dan kewajiban mitra serta kebijakan terhadap dapur SPPG yang terkena suspensi.

Sawaluddin menilai persoalan kemitraan harus diselesaikan secara adil dan setara. Dia meminta setiap kebijakan BGN yang menyangkut mitra dibicarakan bersama.

“Jadi, proses kemitraan itu yang kami tuntut secara adil, setara, dan bertanggung jawab. Adil dalam kemitraan ini, dalam setiap kebijakannya BGN, kami diajak bicara. Setara, kedudukan kita sama,” ujarnya.

Massa juga meminta pimpinan DPR menghadirkan Kepala BGN dan Menko Pangan untuk membahas persoalan tersebut. Mereka menuntut segera diterbitkannya undang-undang yang mengatur program MBG.

“Kami menuntut supaya undang-undang MBG segera diterbitkan. Dan pada proses perancangannya, kami mitra sebagai bagian utuh dari program Makan Bergizi Gratis ini dimintai pendapat, diajak terlibat, disertakan dalam proses pengambilan keputusan ini,” kata salah satu perwakilan massa.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan DPR memahami persoalan yang disampaikan para mitra dan akan memfasilitasi pertemuan dengan Kepala BGN Sudaryono.

“Minggu depan Pimpinan DPR akan memfasilitasi mereka untuk ketemu dengan Kepala BGN, Pak Sudaryono,” kata Saan.

Saan mengatakan pertemuan itu dijadwalkan berlangsung Senin. Waktu pertemuan masih akan disesuaikan oleh Kesekjenan DPR dengan agenda pimpinan DPR, Kepala BGN dan perwakilan mitra.

“Senin kita akan pastikan hadir. Kalau enggak nanti masalahnya berlarut-larut. Kita jangan membiarkan masalah ini berlarut-larut. Semakin cepat selesai semakin baik,” tegas Saan.

Saan mengatakan DPR ingin persoalan yang dihadapi para mitra segera dibahas bersama pihak yang berwenang.

“Kami yang ada di DPR tentu sangat memahami, merasakan, dan berempati terhadap apa yang kawan-kawan semua alami,” ujarnya.

Menurut Saan, DPR akan berupaya mencari jalan keluar atas persoalan tersebut.

“Sudah berinvestasi, sudah mengeluarkan banyak hal, dan tentu ini pasti, pasti akan kami perjuangkan,” katanya.