Hamdan Zoelva: Bawaslu Berhak Diskualifikasi Paslon yang Terbukti Lakukan Pelanggaran TSM

Liputan6.com, Jakarta - Pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), dengan mengarahkan dan menyalahgunakan dana bantuan Covid-19, menjadi salah satu catatan merah kecurangan yang dilakukan pasangan calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Nomor Urut 03 Eva Dwiana-Deddy Amarullah di Pilkada 2020.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah Pilkada di Indonesia, ada pelanggaran TSM dilakukan bukan oleh Paslon yang unggul, melainkan pihak lain. Kemudian mengakibatkan Paslon tersebut didiskualifikasi Bawaslu. Dengan keputusan diskualifikasi ini, maka Paslon Nomor Urut 03 tidak berhak lagi mengikuti tahapan Pilkada.

Putusan Bawaslu Provinsi Lampung nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 dan Keputusan KPU Nomor 007/HK.03.1-KPT/1871/KPU-Kot/I/2021 mengenai sanksi pembatalan (diskualifikasi) kepada Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Nomor Urut 03 atas nama Eva Dwiana-Deddy Amrullah sudah berkekuatan hukum tetap. Dengan pelanggaran yaitu menyalahgunakan dana bantuan sosial Covid-19 untuk kepentingan kampanye.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Wali kota Bandar Lampung beserta jajarannya telah melakukan pelanggaran TSM dengan mengarahkan dan menyalahgunakan dana bantuan Covid-19 untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Eva Dwiana, S.E dan Deddy Amrullah).

Salah satunya adalah pembagian Bansos Covid-19 berupa beras 5 Kg yang didanai APBD Kota Bandar Lampung kepada seluruh warga masyarakat secara merata dengan ditumpangi atas nama Wali Kota Herman HN dan menyampaikan pesan-pesan khusus untuk memilih pasangan calon nomor urut 03.

Tim Advokasi Yutuber pun menghadirkan saksi ahli yakni mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan ahli hukum tata negara, Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. di sidang TSM Pilwakot Bandar Lampung pada Senin, 29 Desember 2020 saat agenda menghadirkan saksi ahli.

Dalam persidangan tersebut Hamdan Zoelva menjelaskan, pada Pasal 73 ayat 4 UU Pilkada yang berbunyi: "Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung".

Hal ini dapat dilihat dari dua perspektif yakni yang pertama bahwa subjek yang melakukan pelanggaran dan kedua, jika dilihat dari persoalan keadilan dan kesetaraan, tidak boleh siapa pun diuntungkan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan orang lain. Pelanggaran yang dilakukan petahana dalam mendukung salah satu pihak masuk kategori pihak lain yang masuk dalam sanksi pembatalan pemilu.

Dengan keputusan KPU dan Bawaslu yang memiliki ketetapan hukum, maka Paslon Nomor Urut 02 Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo Wibowo dinilai dapat ditetapkan sebagai pemenang karena memperoleh suara terbanyak kedua.

Menanggapi hal tersebut, mantan Ketua MK Hamdan Zoelva melihat sengketa Pilkada Bandar Lampung sangat sederhana dan tak perlu berlarut. Pasalnya, keputusan KPU dan Bawaslu sudah jelas dan berkekuatan hukum tetap.

"Kasus pelanggaran TSM adalah kewenangan Bawaslu untuk dapat memutuskan. Jika terbukti ada pelanggaran TSM yang dilakukan oleh salah satu paslon, maka Bawaslu berhak untuk mendiskualifikasi paslon tersebut," ujar Hamdan saat ditemui, Selasa (26/1/2021).

Saksikan video pilihan di bawah ini: