Sukses

Ketua Dewan Masjid Jusuf Kalla: Azan yang Diganti Seruan Jihad Keliru, Harus Diluruskan

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla menyebut lafaz azan yang diganti dengan seruan berjihad adalah hal yang keliru.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla menyebut lafaz azan yang diganti dengan seruan berjihad adalah hal yang keliru. DMI tegas menolak seruan jihad yang dilakukan sekelompok orang di masjid dan viral di sosial media tersebut.

Menurut dia, azan yang diganti dengan seruan untuk berjihad itu harus diluruskan.

"Adzan hayya alal jihad itu keliru, harus diluruskan. DMI menyatakan secara resmi menolak hal-hal seperti itu. Masjid jangan dijadikan tempat untuk kegiatan yang menganjurkan pertentangan," ujar Jusuf Kalla dalam rapat webinar pengurus DMI se-Indonesia, Selasa (1/12/2020).

Pada rapat virtual itu dihadiri Wakil Ketua Umum DMI yang juga mantan Wakapolri Syafruddin, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Masdar Masudi, Wakil Sekjen MUI Manan Abdul Ghani, Sekjen DMI Imam Addaruquthni, dan Ketua Umum BKPRMI Said Al Idrus.

Jusuf Kalla meminta, pengertian jihad jangan dijadikan seruan untuk membunuh, membom, atau saling mematikan. Sebab jihad mengajak membunuh seperti kejadian di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah merupakan pelanggaran yang luar biasa yang harus dihukum oleh negara.

"Jihad memang tidak selamanya bermakna negatif, karena menuntut ilmu atau berdakwah bisa diartikan berjihad. Sehingga kalau mau berjihad, dapat dilakukan dalam menuntut ilmu atau berdakwah," kata Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Netral di Pilkada

JK juga meminta pengurus masjid tetap menjaga netralitas masjid menjelang pilkada serentak yang akan belangsung 9 Desember 2020. Menurut JK, meski pilihan berbeda, namun tetap satu sebagai jemaah dalam masjid.

"DMI sejak awal sudah memastikan masjid tidak bisa dijadikan tempat kampanye, sesuai dengan prinsip DMI dan undang-undang. Kita harus menjaga masjid, tidak boleh membawa masalah perbedaan pilihan ke masjid," kata JK.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.