KPK Periksa Bupati hingga Sekda Kabupaten Bandung Terkait Penyaluran Bansos

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak hanya memeriksa Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna, tapi juga sejumlah pejabat Pemda Bandung Barat, seperti Kepala Dinas Sosial Heri Partomo, Sekretaris Daerah (Sekda), Asep Sodikin, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Agustin Priyanti.

Kepala Dinas Sosial Bandung Barat, Heri Partomo, membenarkan ihwal pemeriksaan tersebut. Heri mengaku, dirinya telah diperiksa KPK. Heri menyampaikan, pemeriksaan KPK seputar bidang yang ditanganinya, termasuk bantuan sosial atau bansos.

"Kalau Dinas Sosial tentu ditanya terkait Bantuan Sosial," katanya kepada wartawan, Senin (16/11).

Heri melanjutkan, KPK meminta keterangan terkait teknis penyaluran bantuan sosial. Dalam pemeriksaan tersebut, Heri menjelaskan secara prosedural, misalnya, terkait refocusing anggaran Covid-19. Pemeriksaan tersebut kata Heri, dilakukan KPK hanya dari pagi hingga siang hari.

"Sesuai prosedur saja kita sampaikan apa yang kita bidangi. Dari mulai refocusing anggaran, di pandemi Covid-19 keterlibatan Dinsos itu bagaimana. Hanya ditanya aja terkait prosesnya," sebut Heri.

Disinggung terkait dugaan kasus, Heri mengaku belum tahu. KPK, kata Heri, tidak menjelaskan kepadanya terkait apa dirinya dimintai keterangan. Dia hanya berharap, kasus ini segera rampung dan KPK bekerja seadil mungkin.

"Kita jelaskan saja prosesnya sesuai ketentuan yang sudah ada. Lebihnya, saya tidak tahu," katanya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini :